RADAR JOGJA – Belasan mantan pekerja PT Primissima menggelar demo di Kantor Bupati Sleman Selasa (25/6). Sebelumnya, mereka turut mendatangi PT Primissima dan DPRD Sleman.
PT Primissima sendiri mengalami kebangkrutan sehingga ratusan karyawan telah dirumahkan. “Yang namanya hak akan kami minta sampai kapan pun,” ujar Dani Eko Wiyono, Ketua SBSI Korwil Yogyakarta sekaligus koordinator aksi.
Dia mengaku, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan PT Primissima. Untuk membayarkan tunggakan gaji dan BPJS pada April, Mei, dan Juni setiap tanggal 6. Namun, hingga aksi ini dilakukan, pembayaran hanya dilakukan untuk April saja.
“Ada 15 orang yang belum dibayar. Total sekitar Rp 108 juta, termasuk tunggakan BPJS dari 2020,” bebernya.
Dani menjelaskan, aksi demo di Kantor Bupati Sleman ini adalah bentuk harapan agar pemerintah dapat ikut melakukan intervensi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman Sutiasih yang menerima para pendemo menjelaskan, satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah keuangan PT Primissima. “PT Primissima rencananya mau jual aset tapi tidak laku-laku,” katanya.
Sutiasih mengaku pihaknya telah mengirimkan surat teguran pada PT Primissima. Meski demikian, PT Primissima sendiri adalah BUMN sehingga kewenangan untuk memutuskan segala persoalan ada di pemerintah pusat. “Prosedurnya lebih sulit,” ujarnya.
Sementara ini, dinas hanya bisa memberikan solusi dengan melakukan pendataan. Bagi mantan karyawan yang hingga kini belum memperoleh pekerjaan. “Kalau belum bekerja nanti kami carikan,” tambah Sutiasih. (cr1/eno)