RADAR JOGJA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir turut memberikan tanggapan terkait dengan hasil rekapitulasi pemilihan presiden dan legislatif dari KPU RI. Dia meminta, jika ada masalah yang bersifat sengketa harus diselesaikan secara konstitusional.
Haedar mengatakan, pihaknya memiliki prinsip untuk mengikuti semua proses konstitusi dan menyikapi segala permasalahan secara konstitusional.
Artinya, apabila ada hal yang menyangkut persengketaan pemilu, harus mengikuti sistem yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK).Oleh karena itu, dia meminta MK juga harus berdiri tegak di atas objektivitas keadilan konstitusi.
Terlebih dalam upaya untuk memproses urusan persengketaan Pemilu 2024.“Agar pihak yang menang dan yang kalah legowo karena prosesnya objektif,” ujar Haedar, kemarin (21/3).
Dia menilai, setiap pemilu pasti ada masalah dari hulu sampai hilir. Namun bagi Muhammadiyah, apa yang sudah terjadi dapat menjadi pengalaman untuk memperbaiki semua hal. Termasuk sistem kontrol dari pemerintahan maupun masyarakat.
Kemudian bagi pihak-pihak yang selama ini memandang pemilu bermasalah tentu harus membawa proses penyelesaiannya secara konstitusi. Sehingga permasalahan tersebut dapat teruji, di luar proses politik “Masalah persengketaan pemilu harus selesai di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Haedar juga meminta agar sisa-sisa perbedaan dalam politik bisa menjadi komitmen semua pihak termasuk para kontestan dan parpol untuk menyatukan kembali. Bahkan seharusnya perbedaan politik menjadi pematangan demokrasi dan jiwa demokrasi.
Dia pun berpesan agar pihak-pihak yang terpilih menjadi kepala negara maupun anggota legislatif dapat menjalankan mandat konstitusi dan membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta secara progresif menuju kemajuan.
Menurut Haedar, kemenangan dalam Pemilu 2024 bukan sebuah kegembiraan. Tapi justru menjadi salah satu bentuk kewajiban tanggung jawab dan beban yang berat. Karena harus berpikir serius dengan jiwa kenegarawanan tertinggi.
“Tolong para pemegang mandat tampilah jadi pemimpin bangsa yang berjiwa negarawan, yang menetapkan kepentingan bangsa diatas kepentingan diri sendiri, kroni, maupun golongan,” tandasnya.(inu/din)
Editor : Satria Pradika