Melihat hal itu, Pemkab Sleman mengaku sudah menyiapkan langkah pengolahan sampah pasca pesta demokrasi tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Epiphana Kristyani mengatakan, peningkatan jumlah sampah memang sering terjadi pasca pelaksanaan pemilu. Entah itu sampah anorganik dari APK.
Maupun sampah organik seperti bambu yang digunakan untuk memasang bahan kampanye tersebut.
Bahkan, sebelumnya DLH DIY mencatat potensi timbulan sampah APK pada Pemilu 2024 ini kurang lebih sebesar 160 ton.
Jumlah itu berasal dari DPD, DPR RI, DPRD DIY dan DPRD kabupaten/kota se-DIY dengan calon sebanyak 3.443 orang.
Epiphana mengaku, pihaknya sudah menyiapkan langkah agar limbah pemilu tersebut tidak hanya memenuhi tempat pembuangan sampah.
Upayanya dilakukan dengan mengolah limbah plastik menjadi benda yang lebih bermanfaat.
“Kami sudah menyiapkan program daur ulang untuk sampah atau limbah pemilu, salah satunya polybag. Karena TPA Piyungan tidak mau menerima jenis sampah seperti itu,” ujar Epiphana saat dihubungi, Selasa (6/2).
Dia melanjutkan, kalau pihaknya juga menghimbau kepada pemilik APK yang dalam hal ini peserta pemilu supaya dapat bertanggung jawab terhadap asetnya sendiri.
Yakni dengan menurunkan secara mandiri alat peraga yang sudah dipasang.
Sementara jika tidak dilakukan penurunan, dia pun berharap ada kerelaan dari peserta pemilu jika APK-nya didaur ulang.
Khususnya jika ada bahan kampanye yang memuat foto dan gambar dirinya untuk dibuat menjadi berbagai barang.
“Jadi harapannya peserta pemilu tidak kemudian malu atau marah ketika fotonya dibuat polybag atau sebagainya,” ungkap Epiphana.
Disisi lain, Deputi Direktur WALHI Yogyakarta Dimas Rama menyebut, tumpukan APK yang tidak dikekola akan berakhir menjadi sampah yang memiliki dampak jangka panjang.
Misal, APK yang memiliki kandungan plastik didalamnya jika terbuang ke sungai akan berpotensi mencemari sungai dengan mikroplastiknya.
Terlebih bahan-bahan APK pun merupakan limbah yang lama terurai.
Karena itu, dia berharap agar dalam proses kampanye para peserta pemilu harus paham tentang etika lingkungan.
Bahkan sudah seharusnya peserta pemilu bisa ikut mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Bukan malah memperlihatkan ketidakpahaman terhadap etika lingkungan dengan tidak peduli produksi sampah mereka.
Para peserta pemilu pun seharusnya peduli terhadap residu yang ditimbulkan akibat aktivitas kampanye mereka.
"Oleh karena itu, mereka hendaknya sudah memiliki rencana pengelolaan sampah yang mereka hasilkan. Masyarakat juga harus tegas tidak memilih calon yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup,” tegas Dimas.
Editor : Bahana.