SLEMAN, RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui instansi terkait menarget empat ruas jalan di kabupaten Sleman bisa selesai perbaikannya pada tahun ini.
Adapun total panjang jalan yang dilakukan perbaikan tersebut diketahui mencapai total panjang 3,6 kilometer.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Taupiq Wahyudi mengatakan, empat titik ruas jalan itu diantaranya jalan Ledoksari-Nglengkong, jalan Kronggahan-Jaban, jalan Sumber-Kwayuhan, dan jalan Nandan-Krikilan.
Program perbaikan keempat titik itu masuk dalam program peningkatan kualitas jalan tahun anggaran 2023.
Taupiq membeberkan, selain melaksanakan program peningkatan pada empat titik ruas jalan.
Pihaknya pada tahun ini juga melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala terhadap tiga ruas jalan kabupaten sepanjang 0,8 kilometer. Meliputi ruas jalan Sukunan-Labasan, jalan Papringan-Sapen, dan jalan Suruh-Singlar.
"Untuk program peningkatan tahun ini ada 3,6 kilometer, sementara perbaikan berkala sepanjang 0,8 kilometer sekaligus pemeliharaan rutin," ujar Taupiq kepada Radar Jogja, Kamis (14/9).
Lebih lanjut, selain perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten, DPUPKP Sleman juga melakukan program peningkatan struktur jembatan pada tahun ini.
Program itu menyasar lima jembatan di kabupaten Sleman. Diantaranya jembatan Babadan, jembatan Glagahombo, jembatan Ngaran 2, jembatan Cepitsari, dan jembatan Prayan.
Selain itu, instansi yang berkantor di kalurahan Tridadi itu juga melakukan peningkatan tujuh gorong-gorong yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Serta rehabilitasi jembatan di tiga titik, yakni jembatan Medelan, jembatan Temon, serta jembatan Tulung.
"Kami rutin melakukan pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong kabupaten," ucap Taupiq.
Sebelumnya, Pemkab Sleman melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) juga melaksanakan program peningkatan infrastruktur melalui program padat karya.
Kepala Disnaker Sleman Sutiasih menerangkan, pada tahun ini anggaran untuk pelaksanaan padat karya berjumlah Rp159,9 juta, per lokasi dan dilaksanakan di 17 titik.
Ia menjelaskan, program padat karya merupakan program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat. Serta bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Pelaksanaan padat karya diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama penganggur dan setengah penganggur, atau yang jam kerjanya kurang dari 40 jam per minggu. Hal tersebut diharapkan akan menjadikan pemerataan ekonomi ke pedesaan sekaligus mengatasi kesenjangan," terang Sutiasih. (inu)
Editor : Bahana.