SLEMAN, Radar Jogja - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman bakal melanjutkan pembuangan sampah ke TPA Piyungan lagi, pasca operasional TPSS Tamanmartani selesai pada 5 September 2023 mendatang. Alasan Bumi Sembada masih membuang sampah ke TPA di kabupaten Bantul itu karena TPST Tamanmartani baru selesai bulan Desember mendatang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Epiphana Kristyani mengatakan, tahap pembangunan TPST Tamanmartani yang dilakukan pihaknya baru menyentuh prosentase sekitar dua persen. Karena, proyek pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPST tersebut baru berjalan selama 18 hari.
Epiphana menyatakan, bahwa operasional TPST Tamanmartani ditarget bisa berjalan pada awal bulan Desember mendatang. Namun karena TPSS Tamanmartani sudah selesai operasionalnya pada 5 September 2023 nanti. Untuk sementara waktu kabupaten Sleman pun masih mengandalkan TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan sampah.
"Rencana selesai (TPST Tamanmartani) awal Desember, harapannya begitu (ketika ditanya terkait pembuangan sampah akan dilanjutkan lagi ke TPA Piyungan lagi)," ujar Epiphana kepada Radar Jogja, Rabu (30/8/2023).
Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan, bahwa TPST Tamanmartani merupakan upaya jangka panjang dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Agar harapannya kabupaten Sleman tidak lagi bergantung lagi kepada TPA Piyungan. Adapun pembangunan TPST Tamanmartani menelan biaya sebesar Rp 7,4 miliar.
TPST Tamanmartani diproyeksikan oleh Pemkab Sleman bisa mengelola sampah hingga 80 ton per hari dengan konsep zero waste. Yakni sebuah sistem pengelolaan sampah yang sangat meminimalisir pembuangan kembali limbah dari hasil pengolahan.
"Konsep TPST ini (Tamanmartani) zero waste. Karena semua sampah yang di sini nanti akan diolah menjadi kompos untuk organik dan anorganik dibuat menjadi konblok," terang Kustini beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogjakarta Gandar Mahojwala justru menyoroti terkait imbas beroperasinya TPSS Tamanmartani. Ia mendorong, supaya pemerintah bisa memberikan informasi kepada publik tentang strategi pengelolaan TPSS Tamanmartani setelah selesai waktunya. Hal tersebut dinilai penting karena sampah memiliki risiko kesehatan serius. Baik itu dari lindi maupun mikro plastiknya.
"Publik secara umum, khususnya warga Tamanmartani punya hak untuk tahu. Strategi saat dan pasca penggunaan landfill harus jelas. Sehingga masyarakat tidak terkena imbas dampak lingkungannya," terang Gandar. (inu)
Editor : Bahana.