RADAR JOGJA - Penyidikan perkara dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, bakal terus berkembang. Setelah menetapkan Lurah Caturtunggal Agus Santoso sebagai tersangka dan menahannya di Lapas Wirogunan, penyidik Kejaksaan Tinggi DIJ terus bergerak dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Kejati berencana mendalami peran sejumlah pihak seperti anggota DPRD Kabupaten Sleman Raudi Akmal maupun pejabat penyelenggara negara lainnya yang mengetahui perkara tersebut.
“Semua pihak yang terkait pasti akan didalami perannya masing-masing,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DIJ Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH kemarin (18/5).
Pendalaman itu dibutuhkan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sedikitnya Rp 2,9 miliar. Penyidik akan melihat kesesuaian keterangan tersangka, saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
Terseretnya Raudi dalam perkara itu bermula dari keterangan Direktur Utama PT Deztama Putri Sentosa (DPS) Robinson Saalino yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka maupun Agus Santoso semasa berstatus sebagai saksi. Juga keterangan dari saksi-saksi lainnya yang telah diperiksa penyidik.
Raudi telah dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan lalu. Dia baru sekali diperiksa. Sama seperti saksi lainnya, penyidik sewaktu-waktu bisa memanggil kembali putra ragil Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo tersebut.
“Kalau diperlukan kami panggil lagi. Tergantung kebutuhan penyidikan,” tegas jaksa yang pernah menjabat kepala Kejaksaan Negeri Boyolali ini.
Tentang keterkaitan Raudi dengan Robinson maupun Agus Santoso, Aspidsus memilih merahasiakannya. Anshar belum bersedia membagi informasi ke publik. Pertimbangannya, masalah tersebut terkait erat dengan materi penyidikan. “Kami tidak bisa menjelaskan,” ujar Anshar.
Raudi merupakan bagian dari 43 orang saksi yang sudah dimintai keterangan di gedung kejati. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Ada masyarakat biasa, penghuni perumahan PT DPS maupun unsur pejabat penyelenggara negara. Mulai dari unsur pejabat Pemprov DIJ, Pemkab Sleman, Pemerintah Kapanewon Depok dan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Jaksa juga telah memeriksa beberapa orang ahli.
Seorang sumber di kejati memberi tahu, pemeriksaan terhadap Raudi terkait dengan masalah perizinan. “Coba silakan cari tahu proses perizinannya seperti apa dan bagaimana mekanismenya,” ujar sumber tersebut.
Penyidik kejati menetapkan Agus Santoso sebagai tersangka karena sangkaan melakukan pembiaran. Lurah Caturtunggal itu disangka tidak melakukan pengawasan terkait kegiatan PT DPS yang tidak sesuai izin dan peruntukannya.
Mengutip Peraturan Gubernur DIJ Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, izin sewa menyewa TKD diajukan secara berjenjang. Sesuai Pasal 19, penggunana TKD harus mendapatkan izin kasultanan atau kadipaten. Untuk mendapatkan izin, pemerintah desa mengajukan izin kepada gubernur melalui bupati dengan tembusan kepada dinas yang punya tugas di bidang pertanahan.
Berdasarkan permohonan pemerintah desa, bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada gubernur. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dinas mengajukan permohonan izin kepada kasultanan atau kadipaten. Berdasarkan izin dari kasultanan dan kadipaten, dinas memproses keputusan gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan TKD untuk sewa.
Surat permohonan izin sewa TKD dilengkapi dengan sejumlah persyaratan. Antara lain identitas pihak yang akan menggunakan TKD, peraturan desa mengenai pemanfaatan TKD, keputusan kepala desa, persetujuan BPD, rekomendasi camat dan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang.
Sama seperti Caturtunggal, TKD Kalurahan Maguwoharjo termasuk menjadi sorotan. Kalurahan itu juga menjalin kerja sama dengan Robinson. Ini juga terjadi di Kalurahan Candibinangun, Pakem, Sleman. Robinson melalui berbagai perusahaan membangun perumahan di atas TKD kedua desa. Kini masalah itu menjadi persoalan hukum dan tengah dalam proses penyelidikan Kejati DIJ. (kus/laz)
Editor : Editor Content