Kepala Bagian Hukum Pemkab Sleman Anton Sujarwa menyebut, sosialisasi yang dilakukan adalah upaya preventif. Bertujuan agar pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan. "Upaya preventif itu kita bisa melihat, memahami, kita untuk menyesuaikkan dengan aturan-aturan," ungkapnya kemarin (17/10).
Peran pemkab dalam hal ini, adalah pengawasan dan pengendalian. Termasuk supervisi kepada kalurahan. "Kami memberi semacam supervisi kepada kalurahan," ujar Harda Kiswaya, Sekda Sleman.
Harda pun menegaskan, TKD bukan untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, investor harus segera menghentikan pembangunan yang tidak sesuai izin. "Yang rumah juga harus dihentikan. Aturannya (TKD, Red) bolehnya untuk apa, ya harus disesuaikan," jelasnya.
Meskipun kewenangan pengelolaan TKD ada di kalurahan, namun perizinan langsung ke Gubernur DIJ. Harapannya ke depan, tidak akan ada kasus serupa seperti yang melibatkan PT Deztama Putri Sentosa di Caturtunggal. Karena menyalahgunakan TKD untuk pembangunan hunian. Karena sudah mendapatkan somasi kedua dari gubernur, sehingga harus dihentikan. "Diluruskan sesuai dengan pergubnya. Rutenya harus dijalankan," sambungnya. (lan/eno) Editor : Editor Content