Kepala DPMPTSP Sleman Retno Susiati menjelaskan, reklame yang sudah mengantongi izin mayoritas berada di jalan kabupaten. Lima persen lainnya di jalan nasional, dan sisanya di jalan provinsi.
Menurutnya, reklame yang materi iklannya sudah berizin, akan mendapatkan bukti stiker. Serta plat yang wajib ditempelkan di ruang iklannya, maupun di bangunan reklame. “Pemasangan stiker masih kami komunikasikan. Konsepnya masih dibahas bersama DPUPKP dangan Satpol PP," ungkap Retno kemarin (21/1).
Persyaratan pemasangan reklame, kata Retno, tidaklah rumit. Pemasang reklame hanya perlu memperhatikan simbol ukuran huruf, dan warna materi reklame yang tidak boleh menyerupai rambu lalu lintas. Pemakaian warna, juga tidak boleh menyerupai simbol negara.
Sementara untuk materi iklan, tidak memuat konten suku, ras, dan golongan. Tidak boleh juga berbau pornografi maupun materi yang melanggar etika moral. Yang dapat menyebabkan ketidaktentraman, ketidaktertiban, dan melanggar perundang-undangan. Pengawasan materi iklan terus dilakukan bersama dengan Satpol PP Sleman. “Selama ini kami belum menerima laporan materi yang tidak memenuhi syarat," ujarnya.
Saat ini, sosialisasi izin memasangan materi reklame masih terus digencarkan. Melibatkan dinas dan kapanewon di Sleman. Serta sosialisasi yang dimasifkan melalui media.
Sementara itu, Kabid Pendataan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Sleman Rochwidayati Ningrum menuturkan, surat peringatakan (SP) terhadap objek bangunan dan prasarana telah dilakukan. Sesuai dengan data pengawasan DPUPKP terhadap perizinan bangunan penyelenggaraan reklame selama 2021, ada 85 objek yang menerima SP 1, dan lima objek menerima SP 2. “Nihil SP 3,” tegasnya.
SP diberikan, lanjutnya, apabila penyelenggaraan reklame melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 50 Tahun 2020 perubahan atas Perbup Sleman Nomor 53 Tahun 2015. "Dalam pengawasan, tahun ini kita tambahkan personel dari lima menjadi delapan. Nanti kita tambahkan di anggaran perubahan," ungkapnya.
Staf Pengawasan Pengendalian Bangunan DPUPKP Sleman Bambang Sugihartana membenarkan, minimnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Termasuk pemilik iklan ataupun bangunan. Karena tidak semua yang berizin menempelkan stiker maupun plat dari DPMPTSP. "Kami juga mengimbau, masyarakat yang sudah mengantongi izin, yang belum ditempeli stiker segera ditempel," harapnya. (mel/eno) Editor : Editor Content