Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kerajaan dalam negara berbentuk republik.
Keadaan ini berakar dari sejarah panjang Mataram Islam yang menempatkan Yogyakarta dalam posisi istimewa sejak masa penjajahan.
Dengan status “kuaparaja”, daerah ini tetap dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah kolonial Belanda.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, berbagai kerajaan di Nusantara menempuh jalan yang berbeda.
Ada yang segera menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, namun ada pula yang harus dibubarkan karena dianggap mendukung Belanda.
Yogyakarta sebenarnya berkesempatan menjadi negara sendiri. Namun, pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan penuh kesadaran memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia dengan satu syarat, yakni pengakuan atas status daerah istimewa bagi Yogyakarta.
Keputusan itu kemudian diperkuat melalui piagam kedudukan istimewa yang disahkan oleh Presiden Soekarno, menjadikan Yogyakarta satu-satunya kerajaan yang tetap eksis dalam sistem republik.
Gelar “daerah istimewa” bukan sekadar lambang kehormatan, melainkan bentuk penghargaan terhadap peran penting Yogyakarta dalam perjalanan sejarah Indonesia, termasuk saat menjadi ibu kota sementara Republik pada 1946–1949 serta komitmen setianya terhadap NKRI.
Karena itu, keistimewaan Yogyakarta tidak hanya terletak pada sistem pemerintahannya, tetapi juga pada dedikasi sejarah, loyalitas, dan kontribusinya yang tak terhapuskan bagi Indonesia.
Penulis : Arsy Apriliany Munawaroh
Editor : Bahana.