Di era media sosial hari ini, arus informasi mengalir tanpa bendungan. Isu-isu sensitif, kebocoran data perusahaan, hingga kritik terhadap kebijakan publik dapat menyebar dalam hitungan detik.
Namun, ketakutan penguasa atau pemegang modal terhadap kebebasan pers bukanlah produk modern.
Ratusan tahun lalu, tepatnya pada pertengahan abad ke-18, ketakutan yang sama pernah membungkam media cetak paling awal di Nusantara.
Bataviase Nouvelles, surat kabar pertama yang terbit di Hindia Belanda pada tahun 1744, menjadi bukti nyata bagaimana keterbukaan informasi selalu dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang ingin mempertahankan monopoli kekuasaan.
Pada 7 Agustus 1744, publik Batavia menyaksikan babak baru dalam sejarah komunikasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Macrelle dan atas izin Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff, terbitlah cetakan pertama Bataviase Nouvelles.
Baca Juga: Bentrok Anak Motor vs Jukir di Mangkubumi Jogja, Satu Unit Sepeda Motor Rusak
Koran ini dicetak seminggu sekali oleh Jan Erdman Jordens menggunakan mesin cetak kearsipan VOC.
Ukuran dan formatnya sederhana, namun isinya membawa angin segar memuat iklan barang dagangan, pengumuman kedatangan dan keberangkatan kapal, jadwal lelang, serta berita lokal dan internasional seputar wilayah jajahan.
Kehadiran Bataviase Nouvelles awalnya disambut baik oleh para pedagang dan elit Batavia karena memudahkan transaksi serta koordinasi bisnis.
Namun, masalah besar muncul ketika koran ini mulai memuat detail logistik yang terlalu transparan.
Pada masa itu, VOC menguasai perdagangan rempah-rempah dunia dengan sistem monopoli yang sangat ketat.
Bagi direksi VOC di Belanda (Heeren XVII), informasi adalah komoditas yang mahal dan rahasia. Memuat data pengiriman kapal, harga komoditas di pelabuhan, hingga kondisi lalu lintas laut Nusantara secara terbuka dianggap sebagai bentuk kebocoran rahasia dagang.
Para penguasa di Amsterdam khawatir data yang dipublikasikan Bataviase Nouvelles dapat dimanfaatkan oleh para pesaing dagang VOC, seperti Inggris (EIC), Prancis, maupun pedagang independen.
Transparency, yang bagi kita hari ini adalah fondasi akuntabilitas, bagi VOC dianggap sebagai ancaman existential terhadap dominasi pasar mereka.
Ketakutan Heeren XVII berujung pada instruksi tegas karena koran tersebut harus dihentikan.
Tepat pada 20 Juni 1746, hanya berselang kurang dari dua tahun sejak terbitan pertamanya—Bataviase Nouvelles resmi dilarang beredar dan ditutup rapat-rapat.
Baca Juga: Antara Regulasi dan Realita: Menagih Janji Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Peristiwa ini mencatatkan nama Bataviase Nouvelles sebagai korban pembredelan media pertama dalam sejarah pers Indonesia. Pemerintah kolonial membuktikan bahwa kontrol atas narasi dan pembatasan akses informasi adalah alat utama untuk menjaga stabilitas status quo.
Sama seperti VOC yang gentar ketika rincian niaganya dibaca publik, lembaga kekuasaan di era modern baik pemerintah maupun korporasi raksasa—sering kali berupaya mengontrol narasi ketika informasi yang beredar berpotensi merugikan posisi mereka.
Pembredelan tahun 1746 membuktikan bahwa siapa pun yang menguasai atau membatasi data, dialah yang memegang kendali atas masyarakat.
Di era digital, bentuk pembatasan tersebut bertransformasi dari penyitaan koran fisik menjadi penyensoran konten, pemblokiran akses internet, hingga manipulasi algoritma media sosial.
Sejarah Bataviase Nouvelles mengingatkan kita bahwa kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan ruang yang harus terus dijaga dari godaan pembungkaman—dulu dengan mesin cetak, kini di balik layar kaca.
Alfiani Hidayatul Choiriyah