Jika kamu mengira praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah produk modern pasca-kemerdekaan, kamu keliru besar.
Fakta sejarah mencatat bahwa borok sistemik para pejabat lokal yang hobi memeras rakyatnya sendiri sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu—dan ironisnya, yang pertama kali membongkar ketidakadilan ini ke mata dunia justru adalah seorang pejabat berkebangsaan Belanda.
Semua borok tersebut dikupas tuntas dalam novel legendaris berjudul Max Havelaar; Nestapa Pribumi dan Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda.
Ditulis oleh Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli, mahakarya satire ini pertama kali terbit pada tahun 1860 dan langsung mengguncang daratan Eropa hingga menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Karno.
Hasil Investigasi Menyatakan Bahwa Pejabat Pribumi Menindas Bangsanya Sendiri
Buku Max Havelaar bukanlah sekadar dongeng fiktif, melainkan sebuah tulisan yang kaya akan unsur autobiografi berdasarkan pengalaman nyata Douwes Dekker saat menjabat sebagai Asisten Residen Lebak, Banten, pada tahun 1856. Kurang dari satu tahun menjabat, ia menyaksikan realitas yang mengerikan: rakyat kecil tidak hanya dijajah oleh kulit putih, tetapi juga ditindas secara keji oleh bangsa mereka sendiri.
Dalam laporan investigasi resminya yang terbukti akurat, Multatuli membongkar kekejaman Bupati Lebak saat itu, Raden Tumenggung Adipati Karta Natanegara. Sang bupati terbukti melakukan pemerasan masif terhadap rakyatnya demi mengejar setoran ke atasannya dan memperkaya diri melalui:
1. Kerja Paksa: Mengerahkan tenaga rakyat tanpa upah yang manusiawi.
2. Perampasan Ternak: Mengambil paksa hewan ternak milik warga tanpa ganti rugi yang layak.
Salah satu kaki tangannya, Demang Parangkujang, terekam merampas satu-satunya kerbau milik petani miskin. Penderitaan nyata ini diabadikan secara menyentuh oleh Multatuli lewat kisah fiksi Saidjah dan Adinda.
Kerbau milik ayah Saidjah—yang pernah menyelamatkan Saidjah dari terkaman harimau—diambil paksa begitu saja oleh pejabat lokal, membuat keluarga mereka jatuh miskin dan hancur tanpa pernah mendapatkan keadilan.
Saat Sistem Lebih Memilih 'Menjaga Muka' Ketimbang Membela Rakyat
Sebagai pejabat, Max Havelaar (representasi Douwes Dekker) tidak tinggal diam. Ia mencoba membujuk sang bupati secara kekeluargaan, namun gagal total. Havelaar kemudian melaporkan kejahatan KKN ini ke atasannya hingga ke tingkat Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan harapan keadilan ditegakkan.
Namun, apa yang terjadi? Sistem pemerintahan kolonial justru berbalik melawannya. Havelaar didepak dan disingkirkan dari jabatannya karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan stabilitas dagang kopi milik pemerintah. Sistem lebih sibuk menjaga muka dan gengsi korporasi dagang kolonial daripada menyelamatkan nyawa rakyat kecil yang kelaparan akibat Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel).
Baca Juga: Layanan Operasional Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto Berjalan Normal
Dampak Besar Bagi Dunia dan Refleksi Masa Kini
Meski Multatuli disingkirkan, tulisan yang ia rakit hanya dalam waktu satu bulan di sebuah losmen di Belgia itu berhasil "membunuh" kolonialisme, seperti yang pernah diutarakan oleh sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer.
- Lahirnya Politik Etis: Buku ini memicu rasa bersalah yang mendalam pada masyarakat Belanda, hingga melahirkan Politik Balas Budi (pendidikan bagi kaum pribumi).
- Lahirnya UU Agraria 1870: Mendorong lahirnya Agrarische Wet 1870 untuk mencegah perampasan tanah rakyat secara sewenang-wenang.
Membaca kembali Max Havelaar hari ini membawa sebuah refleksi yang menampar wajah bangsa. Jika sistem perlindungan terhadap pejabat korup, perampasan hak rakyat kecil, hingga bungkamnya hukum atas nama "stabilitas" sudah ditulis secara gamblang sejak tahun 1860, mengapa pola yang sama masih subur dan sering kita lihat di media sosial dan berita hari ini? 166 tahun berlalu, dan tampaknya sebagian mentalitas itu belum benar-benar pergi.
Editor : Bahana.