GPFE 2026 Hadir di Jogja, Pameran Pengadaan Pemerintah dengan Sentuhan TKDN dan Artificial Intelligence
BANTUL - Sebanyak 75 stan pameran, lebih dari 10 sesi business matching, dan 16 narasumber ahli memeriahkan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), 5–7 Agustus 2026. Memasuki tahun ke-11, forum nasional ini mengusung tema "Pengadaan Strategis untuk Percepatan Program Prioritas Nasional".
GPFE 2026 hadir sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah, penyedia barang dan jasa, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat dalam satu ekosistem pengadaan yang transparan dan inovatif.
Direktur PT Fery Agung Corindotama (FERACO) sekaligus Ketua Panitia GPFE 2026, Moch. Ruslim, M.Si., menyatakan bahwa forum ini terus dikembangkan sebagai ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan pemerintah dengan solusi terbaik dari penyedia nasional.
"GPFE 2026 ini kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, penyedia barang dan jasa, serta para pemangku kepentingan untuk mendorong pengadaan yang lebih strategis, transparan, dan berdampak," ujar Ruslim.
GPFE 2026 menghadirkan tiga program utama yang dirancang untuk mendorong percepatan program prioritas nasional:
Business Matching B2G. Lebih dari 10 sesi business-to-government mempertemukan penyedia barang/jasa dengan pejabat pengadaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN. Sesi ini menjadi ruang komunikasi efektif untuk menjalin kemitraan tepat sasaran.
Expo Ber-TKDN. Sekitar 75 booth exhibitor memamerkan produk dan solusi berbasis dalam negeri yang mendukung kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pengunjung dapat melihat langsung berbagai inovasi dari penyedia nasional yang siap bersaing di pasar pengadaan pemerintah.
Seminar Peningkatan Kapasitas. Sebanyak 16 narasumber dari kalangan regulator, praktisi, akademisi, dan ahli pengadaan membahas isu-isu strategis. Topik yang diangkat mencakup pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk pengadaan pemerintah, strategi pengadaan sektor kesehatan, pengadaan untuk program Sekolah Rakyat, pengembangan koperasi desa, penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), hingga isu audit, risiko hukum, dan tata kelola pengadaan. Sekitar 2.000 peserta terdaftar diharapkan mengikuti rangkaian acara selama tiga hari.
GPFE 2026 mendapat dukungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemprov DIY, Pemkot Yogyakarta, serta berbagai pemangku kepentingan pemerintah lainnya.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menegaskan bahwa pengadaan adalah instrumen strategis negara yang sangat diandalkan untuk mencapai target-target prioritas nasional. Pemerintah pusat pun menargetkan digitalisasi utuh menuju sistem pengadaan berbasis data (data-driven procurement), sementara pemerintah daerah didorong mengadopsi skema pengadaan hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada UMKM lokal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
