JOGJA - Para aktivis, akademisi, dan segenap masyarakat menghadiri forum Rapat Oemoem Meluruskan Sejarah Indonesia yang diadakan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia dan Forum Cik Ditiro di Jogja, Selasa (11/11). Mereka sepakat menolak gelar pahlawan yang diberikan kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dan membeberkan sejarah kelam tindak kejahahatan yang dilakukan.
Koordinator acara, Marsinah (bukan nama sebenarnya) mengatakan, forum semacam itu kerap diadakan. Namun pembahasan forum itu secara khusus membahas kembalinya militerisme yang dulu masif dan menjadi ideologi dasar rezim Orde Baru (Orba). Kegelisahan ini semakin menguat apabila mendekati hari pahlawan.
"Kami selalu dibayangi siapa pahlawan besok dan apakah memang betul-betul layak untuk dijadikan pahlawan," ujarnya saat ditemui di lokasi acara.
Isu terkait penganugerahan pahlawan nasional kepada Soeharto telah lama mencuat dan mejadi pembahasan publik. Forum itu telah lama menyuarakan indikasi rencana tersebut agar tidak terealisasi. Namun pada akhirnya pemerintah tetap memberi gelar tersebut kepada Soeharto dan Jenderal Sarwo Edhie WIbowo yang dinilai terlibat banyak kejahatan khususnya hak asasi manusia (HAM).
"Keduanya merupakan jenderal yang darahnya berlumuran di mana mana. Ini menjadi salah satu kegelisahan kita bahwa rezim ini masih terus menerus melakukan kerja-kerja militerisme dengan cara pengukuhan tersebut," bebernya.
Beberapa catatan tindak kejahatan yang terjadi pada masa rezim Soeharto, di antaranya, pembantaian dan penindasan di berbagai daerah. Berdasarkan data dari Amnesty yang ia sampaikan, lebih dari 30.000 orang mati di daerah operasi militer (DOM) baik di Papua maupun Aceh. "Itu pun baru yang tercatat, belum yang tidak tercatat," paparnya.
Menurutnya, sepanjang pemerintahan Soeharto juga terjadi kejahatan perempuan yakni pemerkosaan khususnya etnis Tionghoa pada Mei 1998. Selama ia berkuasa, kurang lebih ada 152 perempuan korban pemerkosaan dan 20 korban, di antaranya, meninggal.
"Gelar pahlawan itu membuat kita lupa bahwa Soeharto punya sejarah melakukan pembungkaman domestikasi perempuan melalui labelisasi negatif Gerwani dengan membuat narasi negatif sebagai perempuan subversif, tidak baik, binal dan sebagainya," tandasnya.
Ia juga dituding melakukan romantisasi perempuan melalui organisasi PKK, Dharmawanita dan sebagainya. Gerakan perempuan yang pada saat itu lahir, terus dilemahkan melalui gerakan ibuisme negara. Ribuan aktivis pada masa itu juga banyak yang dibungkam. Bahkan Soeharto maupun Prabowo sampai saat ini belum pernah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban penculikan.
"Gelar pahlawan itu menegaskan bahwa gelar tersebut hanya digunakan sebagai alat peneguhan kuasa politik. Bukan malah digunakan sebagai medium memberikan pengakuan atas konsistensi sesorang dalam menegakkan keadilan dan memperjuangkan keadilan," tegasnya.
Atas situasi itu, mereka menilai pemerintah telah melakukan pengaburan sejarah Soeharto sebagai pelanggar HAM. Mereka lantas tidak tinggal diam, karena tidak ingin anak cucu generasinya menjadi korbas atas kebohongan publik.
"Kita harus mengawal untuk menggagalkan atau membatalkan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto," ujarnya.
Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan juga bersamaan dengan tokoh lain seperti aktivis buruh perempuan Marsinah dan Gus Dur. Padahal, sejarah mencatat bahwa pembunuhan Marsinah terjadi saat rezim Orba berkuasa. Pun juga Gus Dur yang dulu ikut mendukung agar Soeharto lengser.
"Kami kan menuntut seara jelas dan tegas bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto melalui proses unprosedural dan tidak melalui mekanisme persetujuan dan concern kepada para korban dan sebagaianya," jelasnya.
Tamu dalam forum itu yang beberapa di antaranya merupakan keluarga korban kekerasan rezim Orba, juga menceritakan kisah tragis saat zaman itu. Mereka berkumpul berdiskusi dan beberapa lainnya menampilkan pentas teatrikal.
Banyak spanduk besar bertuliskan "Soeharto Bukan Pahlawan" menjadi backgroud panggung orasi dan pertunjukan. Beberapa lukisan monumental juga dipajang dalam acara itu. (oso/laz)