MUNGKID - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang memilih sebelas sekolah untuk menjadi pilot project program Adiwiyata 2026. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari SD hingga SMK, termasuk sekolah umum maupun berbasis keagamaan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Magelang Uswatun Wulandari menyebut, dari total 1.223 sekolah, baru 153 sekolah atau sekitar 12,46 persen yang berstatus Adiwiyata.
Rendahnya capaian ini mendorong DLH untuk mempercepat program melalui inisiatif Aksi Akselerasi Jaringan Kerja Adiwiyata atau Aksi Jenaka pada 2026. Program ini tidak sekadar memperluas jumlah sekolah Adiwiyata, tetapi juga menata ulang pendekatan dengan melibatkan lebih banyak pihak di luar sekolah.
Baca Juga: Jaga Inflasi dan Stabilisasi Harga, 108 Ribu Warga Purworejo Terima Bantuan CPP
Uswatun menilai, selama ini implementasi Adiwiyata masih belum optimal, baik dari sisi pemahaman maupun praktik di lapangan. Sehingga akselerasi perlu dilakukan melalui pembangunan jejaring multipihak agar program tidak berjalan parsial. "Tujuannya mewujudkan pelaksanaan program yang lebih optimal melalui penguatan jaringan kerja lintas sektor," ujarnya, Kamis (28/5).
Sebagai langkah awal, DLH menetapkan 11 sekolah sebagai pilot project program Adiwiyata 2026. Ke-11 sekolah tersebut antara lain SMKN 1 Salam, SLB Ma’arif Muntilan, SMP Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan, dan SMP Pangudi Luhur Srumbung.
Kemudian, MTsN 1 Borobudur, SDN Girikulon Secang, SDN Karanganyar Borobudur, dan SD Kanisius Sukorejo 2 Mertoyudan. Selain itu, ada pula SD Muhammadiyah 1 Muntilan, MIN 5 Magelang di Borobudur, serta SMPN 2 Borobudur.
Baca Juga: Wah, Sektor Pariwisata di Kota Jogja Lesu selama Momen Libur Panjang Idul Adha: Ini Penyebabnya!
Penunjukan sekolah percontohan ini, kata dia, menjadi pintu masuk untuk menguji efektivitas model kolaborasi yang ditawarkan dalam Aksi Jenaka. Dia berharap, pendekatan tersebut dapat direplikasi ke sekolah lain dalam waktu relatif cepat.
Menurut Uswatun, persoalan utama bukan hanya pada jumlah sekolah yang belum Adiwiyata. Tetapi juga rendahnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan di lingkungan pendidikan. "Masih banyak sekolah yang belum memahami pelestarian lingkungan hidup, sehingga pelaksanaan program Adiwiyata belum optimal," bebernya.
Sementara itu, Staf Pengendali Dampak Lingkungan, DLH Kabupaten Magelang Sambodo menjelaskan, program Adiwiyata memiliki sejumlah indikator yang harus dipenuhi sekolah. Indikator tersebut tidak hanya menyangkut kebijakan, tetapi juga implementasi nyata dalam keseharian.
Baca Juga: Dua Sapi Kurban di Gunungkidul Terjangkit Cacing Hati, Ribuan Lainnya Dipastikan Sehat
"Indikatornya meliputi kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kegiatan partisipatif, hingga sarana prasarana yang mendukung perilaku ramah lingkungan," paparnya.
Dalam praktiknya, indikator tersebut mencakup berbagai aspek. Seperti pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan sekolah, sanitasi, penghematan air, hingga pembuatan lubang biopori. Semuanya diarahkan untuk membentuk budaya lingkungan yang tidak berhenti pada simbol atau kegiatan seremonial. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo