BANTUL - Kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) saat ini kian masif dimiliki, termasuk oleh para civitas pendidikan. Salah satunya di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) atau SMKN 3 Kasihan, Bantul.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Kerjasama SMSR Gunawan mengatakan, HKI jadi salah satu materi yang rutin diasosiasikan pada para siswanya. Sebab siswa SMSR cukup produktif untuk menghasilkan karya.
"Mulai dari karya lukis, desain, hingga instalasi, itu semua kan bisa dipatenkan sebenarnya. Kami edukasi siswa secara berkala," katanya Rabu (25/9/2024).
Dalam praktiknya, sekolah juga beberapa kali bersinergi langsung pihak Kemenkumham. Guna memberi edukasi agar lebih efektif dan kredibel bagi para siswa. "Namun harus diakui, dalam praktiknya sejauh ini belum seratus persen mulus," ucapnya.
Gunawan merinci, beberapa permasalahan yang membuat siswa belum mau mematenkan karyanya adalah merasa belum butuh. "Sebenarnya ini ada sisi positifnya, karena berarti fokus mereka adalah berkarya, fun. Bukan untuk komersialisasi," paparnya.
"Tapi ini juga perlu kami tekankan, bahwa HKI ini sangat penting, apalagi di tahun-tahun mendatang," sambungnya.
Alasan lainnya, kata Gunawan, adalah soal biaya yang mesti dikeluarkan siswa untuk mengurus HKI.
Sementara sekolah, juga sangat berhati-hati untuk mengadakan penarikan dana bagi siswa guna keperluan tersebut. "Kami dari sekolah juga tidak bisa asal menarik iuran untuk itu, harus benar-benar dipikirkan dan dirasionalisasi," sebutnya.
Baca Juga: PSS Sleman v Malut United, Misi Lanjutkan Tren Positif, Jaga Momentum dan Konsistensi
Meski demikian, sekolah tetap berusaha memberikan fasilitas tersebut. Sehingga siswa bisa memperoleh HKI tanpa mengeluarkan biaya. Yakni dengan menambah anggaran HKI bagi karya terbaik siswa dalam pameran sekolah. "Mungkin itu hal yang cukup relevan untuk dilakukan, kami sendiri masih coba godok skemanya," terangnya.
Sementara itu, salah seorang siswa seni lukis SMSR Tian Ardika mengaku, ingin memiliki HKI dalam karyanya. Namun, dia juga mengakui bahwa dana jadi salah satu kendalanya. "Waktu itu sempat baca-baca, minimal itu harus keluar Rp 1 jutaan ke atas untuk pendaftaran dan semua prosesnya," bebernya. (iza/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita