JOGJA - Gejolak internal di tubuh DPC PKB Sleman memasuki fase krusial. Alih-alih mereda, gelombang penolakan dari kader akar rumput justru kian memanas.
Puncaknya, saat puluhan kader yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se-Kabupaten Sleman menggeruduk Kantor DPW PKB DIY Jumat sore (26/6/2026).
Kedatangan massa yang terdiri atas unsur DPAC, pengurus ranting, Garda Bangsa, hingga Panji Bangsa itu bertujuan melayangkan mosi tidak percaya. Mereka menolak keras keputusan DPP PKB terkait penunjukan ketua DPC PKB Sleman baru, karena dinilai tidak sesuai aspirasi arus bawah.
Sebagai bentuk kekecewaan mendalam, para kader melakukan aksi melepaskan dan mengembalikan seragam kebesaran partai secara bersama-sama di kantor DPW PKB DIY.
Baca Juga: Benarkah Daun Kemangi Bisa Menghilangkan Bau Badan? Ini Faktanya!
Selama ini, kader di tingkat bawah diketahui masih solid mendukung petahana, Raden Agus Choliq, untuk kembali menakhodai PKB Sleman. Selain itu, mereka juga menagih janji yang sempat dibahas dalam pertemuan di sebuah rumah makan di Sleman beberapa waktu lalu.
"Kami memberikan tenggat waktu (deadline) 3x24 jam kepada DPW untuk merespons tuntutan ini. Jika tidak ada tanggapan atau evaluasi, kami siap melakukan aksi mundur massal dari kepengurusan di semua tingkatan dan membawa aspirasi ini langsung ke DPP PKB di Jakarta," tegas Amin Ismanto perwakilan forum saat membacakan pernyataan sikap tertulisnya.
Mewakili Forkom PAC PKB se-Sleman, Ismanto mengatakan aksi merupakan bentuk penyampaian aspirasi kader yang sebelumnya telah disampaikan, namun dinilai tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan.
“Aspirasi yang kemarin kami sampaikan belum direspon. Apa yang dijanjikan tidak sama dengan yang terjadi. Ini bukan untuk menggeruduk, tetapi untuk menyampaikan suara kader-kader PKB di Sleman," ujar Ketua PAC Mlati itu.
Baca Juga: JAWA POS - RADAR JOGJA, EDISI SABTU, 27 JUNI 2026
Aksi berlangsung damai. Pihaknya berharap aspirasi didengar dan ditindaklanjuti oleh pengurus PKB di DIY maupun DPP PKB.
Menanggapi aksi, Wakil Ketua DPW PKB DIY Afika Rahman pun menemui dan menerima langsung kedatangan para kader.
Pria yang juga menjabat sebagai Koordinator Tim Penataan Struktur DPC PKB itu menegaskan secara regulasi organisasi, DPW sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan akhir terkait penunjukan ketua DPC. Pihaknya juga tidak merasa berjanji atas apa yang disampaikan saat aksi.
"Tugas dari DPP kepada kami terkait Musyawarah Cabang (Muscab) itu murni hanya melakukan penjaringan kandidat bakal calon, lalu membentuk tim penataan struktur. Nama Pak Raden Agus Choliq pun sebenarnya sudah masuk dan kami usulkan ke pusat," jelasnya.
Pria yang akrab di sapa Vikar itu membeberkan, proses penentuan ketua saat ini memang menggunakan mekanisme penunjukan berbasis evaluasi dari pusat, bukan pemilihan langsung oleh PAC.
Baca Juga: Tanam Pohon Bersama Lansia dan ABK, Alumni FHUI 1991 Tinggalkan Warisan Kebaikan
Tahapannya pun panjang, mulai dari penjaringan, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahap pertama bersama Universitas Ahmad Dahlan (UAD), hingga UKK tahap kedua langsung oleh DPP di Jakarta.
Terkait alasan DPP tidak memilih kembali petahana, Vikar menduga faktor penyegaran organisasi menjadi pertimbangan utama.
"Kemungkinan besar hal itu menjadi catatan DPP terkait regenerasi. Apalagi, kebijakan baru DPP ke depan menghendaki struktur PAC diisi oleh kader berusia di bawah 40 tahun," tambahnya.
Mengenai ancaman mundur massal menjelang pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan pada 23 Juli mendatang, pihak DPW menyatakan akan tetap membuka ruang dialog.
"Aspirasi dan kekecewaan sahabat-sahabat PAC tentu kami terima dan akan kami laporkan kepada Ketua DPW untuk diteruskan ke pusat. Soal hak mundur, itu adalah hak privasi masing-masing, namun sebagai kader partai kami tentu berharap ada solusi terbaik bagi keutuhan PKB di Sleman," pungkas Vikar. (naf)
Editor : Iwa Ikhwanudin