Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target Retribusi Parkir Jogja Dipangkas, DPRD Desak Audit Eksternal dan Digitalisasi

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja, Munazar
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja, Munazar

Advertisement

JOGJA – Tren penurunan target pendapatan retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja kembali menjadi perhatian DPRD Kota Jogja. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perparkiran.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja, Munazar, bahkan mendorong adanya audit eksternal yang independen. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui penyebab penurunan target sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah tidak terlewat.

Berdasarkan hasil pengawasan legislatif, target pendapatan Dishub Kota Jogja terus mengalami penyesuaian. Dalam APBD Perubahan 2026, misalnya, target yang sebelumnya ditetapkan Rp8,48 miliar turun menjadi Rp7,59 miliar.

Advertisement

Artinya, terjadi koreksi sekitar Rp900 juta. Bagi Munazar, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang dan harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan serta memperkuat digitalisasi perparkiran.

“Dinas Perhubungan ditargetkan harus mampu menjaga pendapatan di kisaran Rp 10-12 miliar begitu 2027 dimulai, agar tren penurunan tidak berlanjut,” ujar Munazar, Selasa (18/8/2026).

Advertisement

Retribusi Parkir Tepi Jalan Jadi Sorotan

Politisi Partai Golkar tersebut menyebut koreksi terbesar terjadi pada retribusi parkir tepi jalan umum. Nilainya mencapai sekitar Rp800 juta.

Sementara itu, retribusi parkir Kawasan II mengalami koreksi sekitar Rp700 juta. Di sisi lain, penerimaan dari Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean disebut mulai menunjukkan perbaikan.

Menurut Munazar, penurunan target yang berulang menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Persoalannya bukan sekadar ketidaktepatan proyeksi pendapatan, tetapi juga kemungkinan masih adanya penerimaan di lapangan yang belum terpantau maupun tertagih secara optimal.

Karena itu, ia meminta evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan di lingkungan Dishub.

Munazar menilai sektor parkir memiliki potensi kebocoran yang harus diawasi secara lebih ketat. Audit eksternal dianggap diperlukan agar pemeriksaan tidak hanya mengandalkan mekanisme internal Pemerintah Kota Jogja.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Sigit Nurcahyo Dorong Pelaku UMKM Jadi Eksportir Mandiri

Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Sigit Nurcahyo Dorong Pelaku UMKM Jadi Eksportir Mandiri

Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Jogja dinilai memiliki peluang untuk menembus pasar internasional. Namun, akses ekspor yang selama ini terbuka belum sepenuhnya memberikan nilai tambah kepada pelaku ..

DPRD Kota Jogja Dorong Perawatan Fasilitas-Kompetisi Berjenjang untuk Cetak Atlet Muda

DPRD Kota Jogja Dorong Perawatan Fasilitas-Kompetisi Berjenjang untuk Cetak Atlet Muda

Kualitas lapangan sepak bola menjadi salah satu perhatian dalam pembinaan atlet muda di Kota Jogja. Selain membutuhkan fasilitas latihan yang layak, para pemain usia dini juga perlu mendapatkan kesempatan bertanding ...

Resmi Mundur, Foto Gibran di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja Dicopot

Resmi Mundur, Foto Gibran di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja Dicopot

Suasana rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Jogja pada Senin (16/11/2026) mendadak heboh. Anggota dewan menurunkan foto mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca resmi mundur sebagai pimpinan negara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer