Target Retribusi Parkir Jogja Dipangkas, DPRD Desak Audit Eksternal dan Digitalisasi

JOGJA – Tren penurunan target pendapatan retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja kembali menjadi perhatian DPRD Kota Jogja. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perparkiran.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja, Munazar, bahkan mendorong adanya audit eksternal yang independen. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui penyebab penurunan target sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah tidak terlewat.
Berdasarkan hasil pengawasan legislatif, target pendapatan Dishub Kota Jogja terus mengalami penyesuaian. Dalam APBD Perubahan 2026, misalnya, target yang sebelumnya ditetapkan Rp8,48 miliar turun menjadi Rp7,59 miliar.
Artinya, terjadi koreksi sekitar Rp900 juta. Bagi Munazar, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang dan harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan serta memperkuat digitalisasi perparkiran.
“Dinas Perhubungan ditargetkan harus mampu menjaga pendapatan di kisaran Rp 10-12 miliar begitu 2027 dimulai, agar tren penurunan tidak berlanjut,” ujar Munazar, Selasa (18/8/2026).
Retribusi Parkir Tepi Jalan Jadi Sorotan
Politisi Partai Golkar tersebut menyebut koreksi terbesar terjadi pada retribusi parkir tepi jalan umum. Nilainya mencapai sekitar Rp800 juta.
Sementara itu, retribusi parkir Kawasan II mengalami koreksi sekitar Rp700 juta. Di sisi lain, penerimaan dari Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean disebut mulai menunjukkan perbaikan.
Menurut Munazar, penurunan target yang berulang menimbulkan pertanyaan lebih jauh. Persoalannya bukan sekadar ketidaktepatan proyeksi pendapatan, tetapi juga kemungkinan masih adanya penerimaan di lapangan yang belum terpantau maupun tertagih secara optimal.
Karena itu, ia meminta evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan di lingkungan Dishub.
Munazar menilai sektor parkir memiliki potensi kebocoran yang harus diawasi secara lebih ketat. Audit eksternal dianggap diperlukan agar pemeriksaan tidak hanya mengandalkan mekanisme internal Pemerintah Kota Jogja.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




