Tiyo diduga menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner yang disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Identitas kendaraan tersebut terkuat setelah ditemukannya alat pelacak di bawah mobil yang digunakan oleh Tiyo.
BEM Bersatu menduga, Tiyo memiliki jaringan dengan sejumlah mantan anggota tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, angkat bicara terkait tudingan BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dengan tokoh-tokoh yang pernah berada dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024. Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan seharusnya direspons dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.
"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).
Ganjar menegaskan, pemerintah perlu menjawab kritik secara terbuka dan berdasarkan fakta. Ia menilai, masukan dari masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan.
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," tegasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan, kehadiran negara sejatinya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.
"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," tuturnya.
Ia menekankan, pertanyaan mengenai afiliasi politik seseorang bukan ditujukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk melemahkan atau mendelegitimasi kritik yang disampaikan.
"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.
Karena itu, Ganjar mengingatkan bahwa demokrasi dapat tergerus apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok yang mendukung pemerintah. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penguasa akan berganti dan tidak kekal. Namun, hak setiap masyarakat untuk mengawasi kekuasaan harus disuarakan.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Aliansi BEM Bersatu mengungkap dugaan adanya keterlibatan aktor politik praktis dalam aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan dilakukan oleh sejumlah mahasiswa.
Baca Juga: DPRD Kulon Progo Ingatkan Pembangunan KDMP Tak Boleh Menggusur Sekolah Atau Fasum Dasar
Dugaan tersebut mengarah kepada aktivis kemahasiswaan, Tiyo Ardianto, yang disebut memiliki kedekatan dengan jaringan politik yang berkaitan dengan PDI Perjuangan, serta sejumlah mantan anggota tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyatakan indikasi keterlibatan unsur politik dapat dilihat dari sejumlah fasilitas yang digunakan serta kemunculan beberapa tokoh politik di tengah aksi tersebut.
Tiyo diduga menggunakan kendaraan mewah jenis Toyota Fortuner yang disebut terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Setyo Sularso diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa karena menjadi besannya. Sementara itu, Andhika Perkasa merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.