JOGJA - Memasuki masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, potensi pelanggaran politik uang diperkirakan meningkat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja telah melakukan upaya antisipasi, salah satunya menggencarkan kegiatan patroli.
Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala mengatakan, sudah melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi pelanggaran saat masa tenang.
Menurutnya, politik uang menjadi potensi pelanggaran yang harus diwaspadai. Sebab kasusnya kemungkinan akan meningkat.
Oleh karena itu, Andie memastikan, bahwa semua pengawas akan melakukan patroli ke lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sehingga potensi-potensi pelanggaran selama masa tenang Pilkada 2024 bisa diantisipasi.
“Semua pengawas pemilu (pilkada) di masa tenang akan melakukan patroli ke lingkungan TPS, kecamatan dan kelurahan, secara bergantian,” ujar Andie disela apel siaga pengawasan masa tenang, Jumat (22/11/2024) kemarin.
Dia pun memastikan, bahwa pengawas nantinya juga akan berkeliling di wilayah tugasnya.
Upaya tersebut guna memastikan tidak ada pergerakan-pergerakan dari tim paslon maupun pihak-pihak lain yang berupaya melakukan politik uang.
Sebagai informasi, untuk Pilkada 2024 ini Bawaslu Kota Jogja melibatkan 651 TPS, 45 pengawas kelurahan dan 42 panitia pengawas kecamatan (panwascam).
Andie menegaskan, Bawaslu Kota Jogja sudah menekankan integritas kepada para pengawas. Baik itu yang bertugas di TPS, kelurahan maupun panwascam.
“Kami juga akan standby di posko-posko pengaduan,” imbuhnya,
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Nindyo Dewanto menyampaikan, Pemerintah Kota (pemkot) Jogja mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban selama masa tenang.
Serta melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran.
Menurut Nindyo, masa tenang merupakan waktu bagi masyarakat untuk refleksi dan mengambil keputusan untuk memilih calon di Pilkada 2024.
Namun selama masa itu bisa saja rawan terjadi dengan potensi pelanggaran, seperti politik uang, kampanye terselubung atau penyebaran hoaks.
“Di sinilah peran penting pengawasan Bawaslu. Dalam konteks ini, saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi di antara semua pihak,” katanya. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita