KEBUMEN - Calon Bupati (Cabup) Kebumen Arif Sugiyanto mendadak datang ke SPKT Polres Kebumen, pada Jumat (25/10) malam. Dia datang bersama tim kuasa hukum untuk melaporkan pembuat konten berita atas dugaan pencemaran nama baik.
Arif bersama rombongan tiba di Polres Kebumen sekitar pukul 22.00. Dia secara pribadi melayangkan laporan terkait berita yang dianggap hoaks serta mengandung unsur fitnah dan SARA. Adapun sejumlah bukti pemberitaan tersebut telah diserahkan ke polisi bersamaan laporan dengan nomor register Rekom/238/X/2024/SPKT.
Arif menegaskan, langkah hukum ini terpaksa diambil lantaran dirinya merasa terganggu. Dia menilai pemberitaan di salah satu media online soal pemberian predikat hadratus syaikh (maha guru) dan panglima kiai merupakan pembohongan publik. "Pembuat beritanya siap-siap kalau sudah saya laporkan. Apapun bentuknya saya kawal sampai selesai secara hukum," jelasnya.
Bupati nonaktif itu menjelaskan berita terkait pemberian gelar kebesaran tersebut semua adalah bohong. Dia pun menilai berita yang telah menjadi polemik publik ini tidak memperhatikan kaidah dasar junalistik. Seperti misal tanpa menerangkan fakta kronologi pemberian gelar.
Selain itu, dalam konten berita juga tidak dijelaskan waktu dan tempat kejadian. Justru, kata Arif, berita tersebut tidak obyektif karena penulis cenderung mengedepankan opini dan imajinasi. "Pemberitaan tak berpendidikan dan bertanggungjawab. Kapan saya dinobatkan, di mana, dalam acara apa. Di situ tidak jelas. Saya saja tidak tahu," ujarnya.
Arif menganggap, pemberitaan tersebut sangat berbahaya bagi iklim demokrasi jelang Pilkada 2024. Dia khawatir informasi yang sudah beredar luas juga akan memantik reaksi karena menyangkut kalangan ulama dan pesantren. "Ada kalimat tidak pantas. Seperti kiai harus nunduk dan cium tangan bolak-balik ke saya. Itu kan ngarang. Ngawur dan pelecehan," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Arif-Rista Gito Prasetyo mengaku cukup perihatin dengan munculnya pemberitaan tersebut. Apalagi seperti sekarang sedang memasuki masa kampanye Pilkada 2024. Kendati begitu, pihanya penyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ke aparat kepolisian. "Marilah jaga kondusifitas bersama. Yang kami tidak harapkan muncul black campaign. Dampaknya bisa kemana-mana," terangnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo