KEBUMEN - Calon bupati petahana Arif Sugiyanto mengaku selama menjabat kerap mendapat iming-iming fee atau imbalan proyek. Namun, tawaran tersebut dengan tegas dia tolak. Arif mengaku tak ingin badai korupsi di Kebumen pada 2016 silam kembali terulang.
Dia berkata, masa kelam akibat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK cukup menjadi pembelajaran bersama. Kehadiran lembaga anti rasuah delapan tahun lalu menurutnya menjadi preseden buruk selama sejarah Kebumen.
"Itulah yang terjadi di Kebumen. Buktinya sudah ada OTT. Bagaimana anggaran turun, nanti dimainkan," jelas Arif, saat pidato dihadapan ratusan pengusaha dan etnis tionghoa, Jumat (11/10).
Dia mengaku tak tergiur dengan tawaran manis permainan proyek pemerintah. Dirinya juga tidak ingin terjebak dalam pusaran proyek karena berpotensi menjadi celah praktik korupsi.
"Bupati selalu ditawarkan, 5-10 persen. Tapi saya tolak. Kasihan rakyat jadi korban," ucapnya.
Sampai sekarang, kata Arif, komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap sebagai prinsip dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia pun tak menolak porsi anggaran dan program pemerintah hanya menjadi bahan bancakan segelintir elit. "Yang susah nanti rakyat. Ekonomi jadi lambat karena uang rakyat dibegal," kata dia.
Dia mengungkapkan, tanggungjawab yang diemban seorang pemimpin memang tidak mudah. Perlu ketegasan dan keberanian agar masyarakat tidak menjadi korban atas praktik tindak pidana korupsi. "Jadi bupati itu berat, harus memikirkan orang baru lahir sampai meninggal. Konsep pembangunannya harus jelas. Perlu evaluasi apa yang kurang," bebernya.
Salah satu pengusaha Henki Halim mengaku cukup kerasan dengan pola pembangunan di Kebumen belakangan ini. Dia juga mengapresiasi tata kelola pemerintahan sudah cukup responsif dan transparan. "Pembangunan kota sudah lebih bagus. Aspirasi dari warga juga diberikan solusi dan jawaban cepat," ujarnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo