RADAR JOGJA – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih tak kunjung mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada 2024. Baik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tempatnya menjadi kader, maupun partai politik lain saat dia mengikuti penjaringan. Yakni PDI Perjuangan dan Golkar.
Halim mengaku kini hanya bisa pasrah. “Saya hanya pasrah kepada partai apakah mendapat rekomendasi atau tidak. Itu sepenuhnya wewenang DPP,” ungkapnya kemarin (28/7).
Sebelumnya, dia hanya mendapatkan tugas utuk melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. Amanat itu pun sudah ditunaikannya sebagai kader PKB.
Menurutnya, dinamika politik bisa saja mengarah pada satu keputusan yang tidak pernah diduga oleh masyarakat luas. Halim yang juga menjabat sebagai ketua PKB Bantul menyebut, dia tidak bisa memutuskan dengan mudah untuk maju kembali dalam Pilkada Bantul 2024. Sebab sebagai prajurit, dia akan tetap mengikuti arahan dari DPP PKB.
“Kalaupun nanti saya mendapatkan rekomendasi, saya hanya bisa melakukan kampanye yang semestinya bisa saya lakukan. Setelah itu saya pasrah apapun keputusan rakyat,” bebernya.
Belum turunnya rekomendasi, juga berdampak pada koalisi yang belum ditentukan. Pun dengan sosok yang akan mendampingi Halim jika resmi maju sebagai bakal calon bupati Bantul. Namun Halim tak ambil pusing. Sebab dari pengalamannya, koalisi partai politik dan penentuan pasangan calon bisa terjadi seminggu sebelum pendaftaran.
Sebelumnya diketahui, DPP PKB telah mengeluarkan surat tugas untuk Sukamto pada Senin (22/7). Surat bernomor 3265/DPP/01/VII/2024 yang diteken oleh Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid ini mengesahkan Sukamto sebagai bakal calon wakil kepada daerah Kabupaten Sleman periode 2024-2029 dari PKB.
Kini, Sukamto resmi memiliki tugas untuk melakukan soaialisai dan komunikasi dengan internal maupun eksternal PKB. “Dalam rangka menggenapkan kebutuhan minimum koalisi Pilkada Sleman dan atau menambah dukungan koalisi,” sebut Wahid. (rul/eno)
Editor : Satria Pradika