Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Permintaan BPBD kepada KPU dan Bawaslu, Petakan TPS di Daerah Rawan Bencana Alam    

Naila Nihayah • Sabtu, 3 Februari 2024 | 00:59 WIB
PRAKTIK: Suasana simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 di Balkondes Tuksongo, Borobudur, Rabu (31/1/2024).
PRAKTIK: Suasana simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 di Balkondes Tuksongo, Borobudur, Rabu (31/1/2024).

 

 

 

MUNGKID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang meminta KPU dan Bawaslu memetakan tempat pemungutan suara (TPS) di daerah rawan bencana. Sebab pada coblosan 14 Februari mendatang, dikhawatirkan terjadi bencana alam. Apalagi beberapa waktu ini Merapi terus mengalami erupsi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Edi Wasono menyebut, sudah menyiapkan langkah antisipasi terkait pemilu mendatang. Khususnya apabila terjadi bencana erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, banjir bandang, maupun angin kencang.

Kendati begitu, yang saat ini perlu diwaspadai adalah di kawasan rawan bencana (KRB) III Gunung Merapi. Seperti Srumbung, Dukun, hingga Sawangan. “Kalau nanti sudah ada potensi ancaman dan berbahaya, maka yang harus kita laksanakan adalah mitigasi bencana,” tegasnya kemarin (1/2).

Dia mengatakan, mitigasi bencana itu berupa penyediaan tempat evakuasi sementara maupun akhir bagi masyarakat. Desa yang terdampak bencana, juga akan ditampung oleh desa penyangga atau sister village. Pemkab pun memiliki sekitar 38 tempat evakuasi akhir (TEA) di sejumlah desa. Termasuk penyediaan kamar mandi, dapur, dan lainnya.

Namun terkait dengan pemindahan TPS, hal itu menjadi kewenangan KPU. BPBD juga bakal mengerahkan anggotanya di setiap titik di daerah rawan bencana. Agar pelaksanaan 14 Februari mendatang bisa berjalan lancar dan sukses. Untuk itu, dia meminta KPU dan bawaslu agar segera mengirimkan data TPS di daerah tersebut.

Edi menambahkan, BPBD telah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan evakuasi. Apalagi masyarakat sudah paham langkah mitigasi yang akan dilakukan saat terjadi erupsi besar. “Saya hanya minta data TPS. Jumlah pemilihnya berapa dan tempatnya di mana,” tegasnya.

Kendati begitu, daerah rawan bencana tidak hanya bicara soal KRB III Merapi. Tapi juga daerah lain dengan ancaman bencana seperti angin kencang, banjir bandang, maupun tanah longsor, juga harus diwaspadai. “Apabila H-1 hujan dua jam berturut-turut, TPS di lokasi rawan itu kami beri rekomendasi segera dipindahkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengatakan, pihaknya sudah melakukan identifikasi ada 153 TPS di KRB III. Jumlah pemilihnya ada 30.944 orang. “Namun, data ini perlu kami fix-kan lagi dengan BPBD. Perkiraan sementara ada 153 TPS di KRB III,” sebutnya.

Baca Juga: Direktur FBI Ingatkan Potensi Ancaman Peretasan Tiongkok

Dia menyebut perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan BPBD dan KPU terkait penyusunan skema terburuk apabila terjadi bencana di KRB III. Ada tiga kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan.

Ketua KPU Kabupaten Magelang Afiffuddin menambahkan, selain tiga kecamatan itu, ada kecamatan lain yang berpotensi terdampak erupsi Merapi. Seperti Muntilan, Salam, dan Mungkid. “Setiap desa di KRB III itu sudah ada bentuk kerja sama yang sifatnya permanen, yakni sister village. Kalau terjadi pada pemilu, sudah bisa diantisipasi,” ujarnya. (aya/laz)

 

Editor : Heru Pratomo
#KPU #TPS