KEBUMEN – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kebumen memastikan tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi kalangan guru atau tenaga pendidik. Langkah ini ditempuh untuk menjamin agar tidak terjadi degradasi layanan maupun kualitas pendidikan.
Kepala Disdikpora Kebumen Agus Sunaryo menyatakan, kebijakan WFH tidak berlaku bagi guru. Seluruh kegiatan belajar dan mengajar tetap dilakukan seperti biasa. Meski sebagian birokrasi lain di lingkungan pemerintahan mulai memberlakukan skema tersebut.
"Di satuan pendidikan kami tidak ada WFH," ungkapnya kepada Radar Jogja, Selasa (7/4).
Baca Juga: Tujuh Hari Pencarian, Korban Hanyut di Sungai Kreteg Kebumen Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
Menurut Agus, penerapan skema WFH belum menjadi sesuatu kebutuhan mendesak di dunia pendidikan. Disdikpora trauma. Hal itu berkaca dari pengalaman ketika pandemi Covid-19, hasil dari pembelajaran yang diterapkan kala itu dinilai kurang optimal.
Dari sisi kemampuan akademik dan kognitif siswa jusru mengalami penurunan. "Sudah evaluasi semasa pandemi, kami khawatir ada generasi yang hilang," ujarnya.
Agus membeberkan, banyak konsekuensi yang harus ditanggung jika pemerintah memaksakan sistem pembelajaran secara daring. Salah satunya pembentukan karakter serta nilai sosial.
Baca Juga: Terus Konsisten Berikan Edukasi Berkendara Astra Motor Yogyakarta Sambangi SMKN 1 Purworejo
Kondisi ini akibat tidak ada interaksi langsung, baik antar siswa maupun siswa dan guru. Dia menegaskan, penerapan WFH tidak cocok untuk siswa karena inti dari proses pendidikan harus dilakukan dengan tatap muka. "Yang dikorbankan itu pembentukan karakter. Siswa banyak kendala, banyak mudarat," jelasnya.
Dikatakan, pembelajaran tatap muka tanpa penyesuaian mendapat dukungan dari kalangan guru dan siswa. Selain menurunkan kualitas pendidikan, kebijan WFH secara otomatis akan membebani orang tua.
Di satu sisi budaya pendidikan saat ini masih cukup bergantung pada interaksi langsung di ruang kelas. "Bukan hanya siswa, jusrtu guru sendiri menginginkan supaya tidak metode daring," kata Agus.
Baca Juga: Pedagang Kecil di Kulon Progo Keluhkan Harga Plastik Meroket, Operasional Membengkak
Kepala sekolah SMPN 5 Kebumen Tjandra Agustina Dewanti mengaku sepakat dengan kebijakan dinas yang tidak menerepkan skema WFH. Ia beranggapan metode pembelajaran jarak jauh bukan solusi ideal untuk diterapkan di dunia pendidikan.
Ia pun meminta layanan pendidikan ke depan juga tidak mengikuti perubahan sistem kerja seperti sektor pemerintahan lain. "Repot nanti, anak-anak di rumah tidak terpantau. Misal ada tugas, guru tidak tahu siapa yang mengerjakan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kebumen Subroto menyatakan, penerapan WFH untuk guru akan menimbulkan kesenjangan di ruang pendidikan.
Baca Juga: Update Cedera Pemain PSIM: Kondisi Anton Fase Makin Membaik, Rahmatsho Sudah Kembali Latihan
Dia tak ingin dari awalnya kebijakan tersebut bertujuan untuk efisiensi bahan bakar, justru mengorbankan nilai-nilai pendidikan.
Selain guru, Subroto juga meminta sistem kerja tanpa WFH berlaku untuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bidang kesehatan, kebencanaan dan kedaruratan serta layanan publik lain.
"WFH tidak ideal di sekolah. Tidak menjamin output akan berhasil," ucap mantan guru ini. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo