JOGJA - Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan menyediakan sarana pendidikan seperti sekolah negeri, menjadi kewajiban pemerintah. Tapi fakta di lapangan, persebaran sekolah negeri di DIJ tidak merata. Di Jogja sendiri yang dikenal sebagai Kota Pendidikan misalnya, SMP negeri tidak ada di Kemantren Mergangsan, Wirobrajan, Ngampilan dan Pakualaman.
Ketimpangan persebaran SMP negeri di Kota Jogja masih menjadi persoalan. Dari total 16 SMP negeri yang tersebar di kota ini, tidak ada satu pun yang berada di empat kemantren di atas. Kondisi ini membuat banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anak mereka dalam proses sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Salah satu jalur di SPMB yakni domisili radius, yang mengutamakan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan, jadi persoalan pelik bagi warga di empat kemantren itu. Apalagi bagi warga di Kemantren Mergangsan yang tinggal cukup jauh dari sekolah negeri terdekat, seringkali tidak lolos seleksi jalur domisili radius.
Salah satu orang tua siswa, Fitria Malinda, warga Kelurahan Keparakan, Kemantren Mergangsan mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri meski tinggal di wilayah Kota Jogja. Sebagai informasi, Fitria sendiri mendaftarkan sang anak pada tahun lalu, di mana saat itu prosesnya masih bernama penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Sudah coba daftar ke tiga SMP negeri yang lokasinya paling dekat dari rumah, tapi semua penuh di jalur zonasi atau domisili itu," katanya kepada Radar Jogja, Sabtu (28/6).
Akibatnya, ia mau tidak mau akhirnya menyekolahkan sang anak ke SMP swasta. Secara garis besar, diakui biayanya memang lebih mahal. "Untuk biaya jelas lebih mahal. Tapi tidak ada pilihan lain," ujarnya.
Sebagai orang tua, Fitria berharap agar ada perhatian serius dari pemerintah daerah terkait kondisi ini. Ia meminta setidaknya ada penambahan SMP negeri di wilayah-wilayah kosong seperti Mergangsan.
Selain itu, ia juga menginginkan adanya penyesuaian sistem domisili, agar lebih adil bagi warga kota yang tidak memiliki sekolah negeri di kecamatannya.
"Kalau zonasi atau domisilinya tetap pakai jarak, kami yang enggak punya sekolah negeri di wilayah pasti terus tersisih," ujarnya.
Sementara itu, penuturan lain datang dari warga Kelurahan Wirogunan (Kemantren Mergangsan) Suhardi. Ia mengaku terpaksa memindahkan alamat anaknya ke rumah nenek di Kemantren Danurejan sejak tahun lalu, agar bisa mendaftar ke SMP negeri di zona tersebut.
"Alamat KK anak ikut nenek yang tinggal di Danurejan. Cuma begitu bisa dapat jalur domisili. Kalau tidak, anak saya tidak masuk juga," ujarnya.
Langkah itu, menurut Suhardi, lebih realistis ketimbang memaksakan sang anak masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi. "Kalau deket-deket Wirogunan sini ya adanya swasta. Lebih mahal pasti," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun