JOGJA - Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar materi coding bisa masuk dalam kurikulum SD dan SMP. Usulan tersebut bahkan sudah disampaikan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Kebijakan itu menuai komentar dari sejumlah pihak.
Salah satunya Ketua PB PGRI Kadarmanta Baskara Aji. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY itu menilai, pemberian materi coding harus disesuaikan terlebih dahulu kurikulumnya. Kemudian juga wajib dilihat kesiapan dari tenaga pengajar.
Menurut Aji, mayoritas guru SD di Yogyakarta lulus dengan ijazah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sehingga tentu harus dilihat dulu apakah materi coding sudah diberikan selama kepada para guru selama menjalani kuliah PGSD.
“Jika tidak ada (materi coding) nanti dilakukan pelatihan-pelatihan, di SD kan ada enam kelas itu juga akan diberikan mulai kelas berapa. Maka kemudian guru yang bersangkutan akan kuliah dulu agar bisa ngajar,” ujar Aji saat dikonfirmasi, Selasa (12/11).
Sosok yang pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DIY itu pun menilai, sekolah bisa saja mendatangkan praktisi apabila nantinya siswa SD dan SMP diberikan kurikulum coding. Namun tentu harus juga diperhatikan kemampuan biaya dan tenaga pengajar.
Jika melihat kondisi di Yogyakarta, Aji menyebut, ada sekitar 2.000 SD. Sehingga dibutuhkan setidaknya 2.000 orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kurikulum kepada siswa. Tentu upaya tersebut bukan hal yang mudah.
Disamping itu, dia pun berharap agar kurikulum coding yang diberikan kepada siswa jenjang SD bisa dimulai dari sekedar pengenalan terlebih dahulu. Sehingga nantinya tidak menjadi beban bagi para siswa. Lantaran untuk saat ini kurikulum pelajaran untuk anak SD juga terbilang sudah cukup banyak.
“Dari sisi kepentingan saya kira (kurikulum coding) tidak ada jeleknya, tetapi perlu diingat materi untuk anak SD juga sudah berat, sehingga kalau dari sisi kuantitas materi ya disesuaikan,” tegas Aji.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori menyampaikan, tidak masalah apabila nantinya ada kurikulum coding bagi SD dan SMP diterapkan di Kota Jogja. Namun tentu harus ada penyesuaian bagi para siswa.
Tentu saja akan kami tindak lanjuti, namun ini kan baru usul. Sehingga kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat,” terang Budi. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin