RADAR JOGJA - Kurikulum Merdeka, khususnya penerapan mata pelajaran pilihan untuk SMA di DIJ, sudah 100 persen diterapkan. Kurikulum ini memberi ruang untuk mengembangkan potensi siswa. Bagaimana implementasi di lapangan, adakah kendala, apa tanggapan para siswa, guru, orang tua hingga pengamat pendididikan, berikut tulisan Radar Jogja.
Penghapusan jurusan IPA, IPS ataupun Bahasa telah dilakukan sejak Kurikulum Merdeka diterapkan tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024, struktur mata pelajaran siswa SMA kelas 11 dan 12 terbagi dalam dua kelompok utama.
Kelompok pertama mata pelajaran umum yang wajib diikuti siswa (Matematika, Bahasa Indonesia, dsb). Kelompok kedua mata pelajaran pilihan yang membebaskan siswa memilih sesuai minat.
Kepala Dindikpora DIY Didik Wardaya mengatakan, skema itu telah diterapkan di seluruh sekolah SMA di DIY. Pemilihan mapel dilakukan saat siswa duduk di bangku kelas 11. Ia menilai adanya pilihan minat menjadikan siswa lebih fokus dan mendalam untuk mempelajari apa yang menjadi keinginannya.
"Nanti (siswa, Red) yang minatnya ke kedokteran, yang akan diperkuat pelajaran biologi dan pendukung lainya, seperti itu," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Jogja, Sabtu (7/9/2024).
Jumlah rombongan belajar dalam satu kelas peminatan diorientasikan maksimal 36 siswa. Pemilihan mata pelajaran oleh siswa tetap didampingi pengajar dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh saat kelas 10. Hal itu agar pelajaran yang diminati siswa bisa tegak lurus dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut.
"Kalau siswa berminat tapi potensi tidak memungkinkan juga tidak bisa. Nanti akan diarahkan oleh sekolah. Peran BK (Bimbingan Konseling) menjadi penting," jelasnya.
Penentuan sumber daya manusia (SDM) yakni guru untuk mengampu mata pelajaran pilihan hingga jumlah rombongan belajar diatur oleh masing-masing sekolah. Menurutnya, kebutuhan posisi guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka relatif cukup.
Upaya untuk menutup kekurangan SDM dilakukan dengan penambahan tenaga pendidik melalui PPPK. Pihaknya yang bertanggung jawab mengusulkan kebutuhan pendidik ketika terjadi pensiun dan sebagainya.
"Guru yang kurang apa, kemudian kami usulkan. Tahun ini kami dapat jatah sekitar 800 untuk PPPK," tandasnya.
Tantangan penerapan Kurikulum Merdeka lebih pada mengubah mindset guru. Pola pengajaran guru lebih pada memberikan ruang kepada siswa untuk bebas mengembangkan potensi-potensinya.
"Maka ada program P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) membentuk karakter dan kemampuan siswa," bebernya.
Sementara itu, salah seorang siswa SMAN 10 Jogja Kaemitha Ayudya Putri Sucipto mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka di sekolahnya sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala. Meski begitu, sebagai siswa ia merasakan beberapa kesulitan. Terutama pada biaya.
"Karena Kurikulum Merdeka ini banyak sekali project-nya dan project tersebut selalu ada," katanya kepada Radar Jogja Minggu (8/9/2024).
Selain itu, ia sebagai siswa juga merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran. Saat di bangku SMP, dirinya masih mengikuti Kurikulum 2013. Sehingga merasa kaget dengan pembelajaran ala Kurikulum Merdeka.
Ia merasa penerapan Kurikulum Merdeka ini cukup mendadak. “Hal pertama yang dilakukan sekolah yaitu sosialisasi terhadap bagaimana pembelajaran pada Kurikulum Merdeka ini,” ujar Mitha, sapaannya.
Ia menyebut, Kurikulum Merdeka dianggap tidak efektif karena banyak membuat projek bagi siswa. Yakni pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, penilaian, observasi, dan interpretasi.
Guna memperoleh sebuah pengetahuan baru, keterampilan baru, serta sikap sosial. “Banyaknya project ini membuat saya jadi kekurangan waktu belajar,” ucapnya.
Meski demikian, Mitha tidak menampik bahwa ada beberapa manfaat pada Kurikulum Merdeka. Seperti membuat siswa menjadi lebih aktif dan kurikulum yang menjadikan wadah aspirasi siswa dalam mengembangkan bakatnya di bidang tertentu. “Membuat siswa berpikir lebih kritis dan kreatif,” katanya.
Terpisah, siswa SMA Kolese De Britto Nikolas Ziko Braviano mengatakan, penerapan Kurikulum Merdeka sejauh ini masih dalam proses penyesuaian. Sebab banyak sekolah yang masih belajar cara terbaik untuk menerapkannya.
Sehingga masih ada beberapa hal yang belum berjalan sempurna. “Karena ini kurikulum baru, wajar jika butuh waktu bagi semua orang untuk terbiasa, baik siswa maupun guru,” ujarnya.
Ia menyebut, beberapa kesulitan yang dihadapi adalah siswa harus lebih mandiri dalam belajar. Sebab sebelumnya, guru banyak memberikan arahan. Namun kini siswa lebih dituntut untuk mengatur sendiri cara belajar dan mengerjakan tugas.
Tugas-tugas yang diberikan, juga lebih bervariasi dan menantang. Sehingga siswa sering bingung cara menyelesaikannya. “Selain itu, tidak semua siswa punya akses yang sama ke teknologi, sehingga ada teman-teman yang kesulitan kalau tugasnya harus dilakukan secara online,” tuturnya.
Ziko menilai, penerapan Kurikulum Merdeka ini memang terkesan mendadak karena banyak siswa dan guru yang belum sepenuhnya paham cara menjalankannya dengan baik. Menurutnya, ada sekolah yang sudah memberikan sosialisasi, namun ada juga yang belum maksimal. “Akibatnya, beberapa dari kita merasa belum siap,” ungkapnya.
Meski begitu, ia menyebut ada beberapa manfaat dari kurikulum ini. Seperti siswa bisa lebih bebas memilih mata pelajaran yang disukai. Lalu belajar menjadi lebih fleksibel dan tidak terpaku pada buku pelajaran. “Serta kita diajak untuk mengembangkan keterampilan yang lebih berguna di kehidupan sehari-hari, bukan cuma menghafal materi,” ucap Ziko.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka bisa efektif kalau guru dan siswa bisa menyesuaikan diri dengan baik. Namun, kalau tidak ada bimbingan yang cukup, kurikulum ini bisa membuat siswa kewalahan. "Jadi yang paling penting adalah bagaimana sekolah dan guru mendukung kita untuk bisa belajar dengan lebih mandiri dan efektif,” tandasnya.
Bagaimana di provinsi lain, Jateng Misalnya? Salah seorang siswa kelas 10 SMAN 7 Purworejo Asyirofa Nur Hafizhah menyebut, di angkatannya tidak menggunakan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Tapi ditambah kelas minat bakat yaitu kelas PKWU (Prakarya dan Kewirausahaan), seni musik, seni lukis, seni tari, dan seni rupa.
"Saya ambil kelas seni musik, besok kelas 11 dan 12 pakai paket mapel (mata pelajaran) bukan IPA IPS lagi," katanya Minggu (8/9/2024).
Untuk mata pelajaran yang diterima di kelas 10 ada mata pelajaran seni, agama, matematika, informatika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sejarah, ekonomi, PKN, PJOK, fisika, biologi, sosiologi, BK, geografi, dan kimia.
Selain itu, ditambah ekstra kurikuler dan ada projek penguatan profil pelajar pancasila (P5). "Kalau saya nggak bingung sih, soalnya dari masuk begitu. Cuma lebih capek karena pulang sore pukul 15.00 atau 15.30," sambungnya.
Siswa lain Freda Putra Yulian mengaku lebih senang dengan Kurikulum Merdeka saat ini. Menurutnya, siswa lebih diberikan ruang untuk praktik dan memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya.
"Kalau saya ambil kelas seni musik, karena memang lebih tertarik dengan musik dibanding yang lain," ungkapnya.
Dia menyebut, dengan dihapusnya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bisa meminimalkan salah jurusan saat kuliah. "Misal kuliah pingin ambil jurusan kedokteran, tapi karena waktu SMA ambil jurusan IPS jadi tidak bisa ambil kedokteran," jelasnya.
Meski senang dengan kebijakan itu, dia mengeluhkan adanya P5 khususnya terkait biaya. Mengingat, saat P5 membutuhkan pengeluaran yang lebih. "Kalau P5 banyak pengeluaran biaya dan tenaga," tandasnya. (oso/tyo/han/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita