RADAR JOGJA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan orasi pernyataan sikap terhadap kinerja dan situasi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung. Pernyataan sikap dibacakan di Bundaran Air Mancur Gedung AR Fachruddin UMY, Sabtu (3/2) diikuti segenap civitas akademika mulai dari Guru Besar, rektor, jajaran dosen dan staf hingga perwakilan mahasiswa.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Dewan Guru Besar UMY Prof. Dr. Akif Khilmiyah menyampaikan beberapa poin yang ditujukan bagi segenap pihak mulai dari presiden hingga lembaga peradilan.
Disebutnya, segenap Guru Besar dan civitas akademika UMY menyatakan, mendesak Presiden RI untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius," tegasnya.
Lebih lanjut, UMY juga menuntut para aparat hukum meliputi polisi, kejaksaan serta birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024 demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.
Lalu, juga menuntut KPU, Bawaslu, DKPP serta organisasi yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi terlaksananya pemilu 2024 yang jujur dan adil. Serta mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi pemilu 2024 serta harus mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.
Poin selanjutnya adalah menuntut lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi agar bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.
"Kami juga imbau seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengawal pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi," pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Guru Besar UMY Prof. Dr. Imamudin Yuliadi turut memaparkan, bahwa pada intinya UMY ingin mengedepankan high politik agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat sesuai perundangan-undangan yang ada.
Ia meyakini, sebagai bagian dari dunia pendidikan tinggi, salah satu tugas UMY adalah mempromosikan nilai-nilai moral dan high politik bagaimana praktek kenegaraan yang menjunjung nilai keluhuran.
"Itu adalah tanggungjawab bersama, bagaimana melestarikan demokrasi yang baik dan luhur," lontarnya.
Dikatakannya, UMY juga secara umum ingin memberi edukasi bagaimana berpolitik yang bermartabat dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dari proses yang dilihat sejauh ini dari sudut pandang pendidikan sama seperti yang dilihat masyarakat secara luas, bahwa ada indikasi penyelenggaraan pemilu dan demokrasi melanggar.
"Hal itu yang kita kawal sejak dini, agar demokrasi dan pemilu hasilnya juga bisa diterima dan mensejahterakan masyarakat," tandasnya (iza).
Editor : Heru Pratomo