MAGELANG - Pemkot Magelang tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pendidikan dengan meng-upgrade sejumlah sekolah negeri menjadi sekolah unggulan. Namun, rencana tersebut masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat sebelum direalisasikan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan, rencananya pemkot tidak mendirikan sekolah baru, tetapi meng-upgrade beberapa sekolah negeri menjadi sekolah unggulan. Kebijakan itu menjadi satu opsi untuk menjawab ketimpangan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
"Tapi untuk payung hukumnya, kami harus konsultasi dulu ke Kementerian Pendidikan Dasar, apakah memungkinkan atau tidak," ujar Damar di IKM Center, Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Tak Ada Faktor Alam di Rumah Api Seyegan Sleman, Lurah Imbau Masyarakat Tetap Kondusif
Dia menyebut, saat ini terdapat puluhan sekolah dasar negeri di Kota Magelang yang mengalami kekurangan siswa. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki jumlah peserta didik yang sangat minim. Itu berarti ada ketidakseimbangan antara ketersediaan satuan pendidikan dan jumlah anak usia sekolah.
Menurut Damar, fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana sebagai penurunan minat terhadap sekolah negeri. Dia menilai, faktor utama justru terletak pada jumlah anak usia sekolah yang memang menurun, sementara jumlah sekolah relatif tetap.
"Kalau dilihat dari data kependudukan, jumlah anak usia sekolah itu memang berkurang. Sementara jumlah sekolah masih banyak, sehingga tidak semua terisi optimal," sebutnya.
Baca Juga: PSIM Jogja Dekati Pemain Asing asal Brasil Lucas Turci
Meski begitu, dia tidak menampik adanya pergeseran preferensi masyarakat ke sekolah swasta. Fenomena ini dinilai cukup menarik, mengingat sebagian sekolah swasta justru mengalami kelebihan peminat meskipun biaya pendidikan relatif tinggi.
"Ada dinamika di masyarakat yang harus kita cermati. Sekolah swasta biayanya mahal, tapi tetap diminati. Ini harus kita teliti, ada apa sebenarnya," paparnya.
Damar melanjutkan, pemkot pun mempertimbangkan untuk memilih sekolah-sekolah yang saat ini kurang diminati untuk ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi fasilitas, sistem pembelajaran, maupun pengelolaan.
Baca Juga: Seluruh Peneliti Nyatakan Tak Ada Faktor Alam di Rumah Api Seyegan, Satreskrim Polresta Sleman Turun Tangan untuk Penyelidikan, Te
Langkah ini, lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sarana pendidikan yang sudah ada. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah.
Dia menyebut, status sekolah negeri harus selaras dengan regulasi di tingkat pusat. Karena itu, pemkot berencana melakukan konsultasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna memastikan rencana itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Ini harus hati-hati. Jangan sampai kita membuat kebijakan yang tidak sesuai aturan. Makanya akan kami konsultasikan dulu ke kementerian," kata Damar. (aya)