JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIYmenilai perlindungan lahan pertanian perlu didukung dengan tata kelola berbasis data di tengah terus berkurangnya luasan lahan akibat alih fungsi untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIYNi Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, data menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan agar pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian dapat berjalan beriringan.
Menurut Made, pembangunan pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan berbagai cita-cita yang telah direncanakan. Namun, pelaksanaannya kerap berhadapan dengan beragam tantangan yang semakin kompleks.
"Berbagai persoalan hadir dengan tingkat kompleksitas yang makin tinggi, dan tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik menjadi terkendala," ungkapnya, saat menjadi pembicara di Talkshow dan Konsinyering Manajemen Data dan Praktik Tata Kelola untuk Perlindungan Lahan Pertanian yang digelar di Hotel Harper Jogja, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, perubahan sosial, perkembangan ekonomi, tantangan lingkungan, hingga dinamika tata kelola saling berkaitan dan tidak bisa dipahami secara terpisah. Karena itu, data menjadi instrumen penting dalam proses perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan pembangunan.
"Dengan data kita bisa tahu lebih jauh kondisi riil. Ke depan kita bisa punya tata kelola pertanian yang berkelanjutan meski luasan lahan pertanian di DIYpun makin berkurang dengan adanya alih fungsi lahan," imbuhnya.
Made menuturkan, investasi tetap menjadi salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, keterbatasan lahan yang dimiliki DIYmenuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Karena itu, Pemprov DIY mendorong kolaborasi dengan kalangan akademisi untuk menghasilkan kajian dan penelitian yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"Di antara cita-cita dan kenyataan yang harus dihadapi, penelitian membantu kita paham. Melalui penelitian, kita diajak melihat persoalan secara utuh, menguji berbagai asumsi, dan membaca perubahan dengan lebih jernih," pesannya.
Menurut Made, forum diseminasi hasil penelitian yang digelar Fakultas Teknik UGM tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai perspektif dan pengetahuan dari para pemangku kepentingan.
Ia berharap hasil diskusi dan penelitian yang dihasilkan dapat memperkaya pemahaman terhadap berbagai tantangan pembangunan di DIY.
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik UGM Ali Awaludin yang turut hadir dalam forum mengatakan, penelitian mengenai manajemen data dan praktik tata kelola perlindungan lahan pertanian dilakukan karena lahan pertanian terus mengalami penyusutan akibat perubahan fungsi.
"Banyak terjadi perubahan fungsi lahan yang memang tidak bisa dihindari, baik untuk kebutuhan perumahan, atau untuk infrastruktur seperti jalan tol dan sebagainya," ulasnya.
Baca Juga: Genjot Efektivitas, Guru Didorong Manfaatkan AI dalam Pembelajaran
Secara garis besar, ia menyadari bahwa situasi tersebut memang tidak terhindarkan, namun ia juga meyakini dibutuhkan langkah strategis agar semua kebutuhan bisa tetap terpenuhi.
Penelitian tersebut merupakan kolaborasi antara UGM, BRIN, Kementerian ATR/BPN, RMIT University, dan Melbourne University Australia melalui hibah Knowledge Partnership Indonesia-Australia (KONEKSI).
Ali berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata, melainkan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian di masa mendatang.
"Jangan sampai hanya menjadi dokumen atau paper yang sebatas dibangga-banggakan," katanya. (iza)
Editor : Winda Atika Ira Puspita