PURWOREJO – Kebijakan realokasi anggaran dana desa (DD) tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh pemerintah desa (pemdes) dan masyarakat.
Sejumlah program rutin seperti pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan sedikit terhambat, termasuk jumlah penerima program bantuan langsung tunai (BLT) turut mengalami penurunan signifikan.
Sekretaris Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Polosoro) Purworejo Dwinanto menerangkan, tidak sedikit program rutin desa tertunda akibat adanya pengalihan anggaran belanja DD untuk membiayai program nasional, seperti koperasi desa merah putih (KDMP).
Kondisi ini memaksa desa perlu melalukan penyesuaian prioritas anggaran demi mendukung program yang telah ditentukan pemerintah pusat. "DD kami dari Rp 1,05 miliar tinggal Rp 285 juta," ucapnya kepada Radar Jogja, Jumat (29/5).
Dwinanto yang juga Kepala Desa Krandegan menerangkan, salah satu dampak paling dirasakan dengan adanya pengalihan anggaran DD di desanya adalah program BLT DD. Dia menyebut, jika tahun sebelumnya jumlah penerima BLT DD cukup banyak, tahun ini pemdes harus melakukan pengurangan signifikan karena alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas.
Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan ketentuan aturan dan kemampuan anggaran. Pemdes juga perlu melakukan verifikasi dan seleksi ketat sebelum menentukan penerima BLT DD. "Penerima BLT DD berkurang dari 23 KK, tinggal satu KK. Terpaksa yang kami pilih, yang paling repot," sebut Dwinanto.
Baca Juga: Regenerasi jadi Kunci, Pawai Takbir IRM Jambidan bisa Bertahan 30 Tahun
Kondisi tersebut disebutnya tidak hanya dirasakan desa-desa di Purworejo. Khusus di Kecamatan Bayan saja total penerima BLT pada tahun 2025 sejumlah 555 penerima, namun di tahun ini hanya tersisa 160 penerima dari 25 desa yang ada. Jika dikalkulasi, penurunan DD untuk alokasi BLT tahun ini mencapai 71,2 persen atau setara Rp 1,4 miliar.
Dia tak menampik, pemdes memiliki tanggungjawab moril kepada warga atas pengurangan penerima BLT DD. Tugas desa, kata Dwinanto, memberikan penjelasan dan edukasi serta bersikap jujur kepada masyarakat terkait kondisi yang sebenarnya. "Ya kami jelaskan, bahwa ini kebijakan pemerintah pusat. Bukan hanya desa kami, tapi juga dirasakan desa lain," ungkapnya.
Dwinanto menyatakan, pemdes akan menghormati setiap keputusan yang menjadi kebijakan anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, setiap rezim tentu memiliki legasi dan karakter kepemimpinan berbeda-beda.
Seperti era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) fokus pada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Kemudian di zaman presiden Joko Widodo, Dana Desa menjadi salah satu program unggulan. "Sekarang, Pak Prabowo ada KDMP. Coba kami ikuti," ungkapnya.
Salah satu warga Khonimah, 42, cukup menyayangkan adanya pemangkasan DD untuk alokasi BLT. Menurutnya selama ini bantuan dari pemerintah tersebut terbukti membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia pun meminta pemerintah segera hadir untuk mencari alternatif lain sebagai pengganti BLT. "Sekarang apa-apa sulit, eh ini BLT juga tidak ada. Sebenarnya sangat membantu sekali," ujarnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo