Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Kota Magelang Pimpin Kinerja SPM di Jateng, Layanan Publik Dinilai Paling Optimal

Naila Nihayah • Selasa, 28 April 2026 | 08:09 WIB
Wali Kota Magelang saat menerima penghargaan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4).
Wali Kota Magelang saat menerima penghargaan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4).

 

 

 

 

MAGELANG - Kota Magelang mencatatkan kinerja terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan skor 99,00, kota ini menempati peringkat pertama kategori kota dalam hasil SPM Award 2024, menandai capaian tertinggi dalam kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

 

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut, keberhasilan tersebut sebagai hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, konsistensi dalam menjaga kualitas layanan menjadi faktor kunci.

 

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama, mulai dari ASN, OPD, hingga masyarakat yang ikut mengawal jalannya pemerintahan," ujarnya usai menerima penghargaan, Senin (27/4).

 Baca Juga: Solusi Maraknya Kekerasan hingga Pelanggaran Hukum Siswa SMP di Magelang, 100 Pelajar Ikuti Kemah Karakter di Rindam Diponegoro

Selama ini, kata dia, pemkot menekankan pendekatan pelayanan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sedikitnya 19 program unggulan dijalankan dengan orientasi langsung pada pelayanan publik.

 

Program-program tersebut disusun tidak hanya dari perencanaan internal pemerintah, tetapi juga melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga tingkat rukun tetangga (RT) menjadi satu instrumen utama.

 

Pendekatan ini, lanjut dia, dinilai mampu mempersempit jarak antara kebijakan dan kebutuhan warga. Sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Pelayanan publik harus berdampak langsung. Kepercayaan masyarakat dibangun dari situ," kata Damar.

 Baca Juga: Sri Purnomo Dihukum Penjara 6 Tahun dan Denda 400 Juta, Hasil Sidang Putusan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020

Dia menambahkan, capaian peringkat pertama ini bukan hasil instan. Pemkot Magelang sebelumnya telah melalui proses evaluasi berkelanjutan dalam penerapan SPM.

 

Upaya yang dilakukan antara lain penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, peningkatan pemahaman terhadap indikator layanan, serta monitoring rutin terhadap capaian yang belum memenuhi target. Evaluasi tersebut juga mencakup identifikasi kendala di lapangan.

 

Secara historis, Kota Magelang telah menunjukkan tren peningkatan. Di tingkat nasional, kota ini pernah menempati peringkat kedua kategori kota pada pelaporan 2021, kemudian berada di posisi ke-10 pada 2022.

 Baca Juga: Kawal Aspirasi Gen Z, BM PAN DIY Siapkan Kepengurusan Baru yang Lebih Responsif

Namun, capaian di tingkat provinsi Jawa Tengah tahun ini menjadi yang pertama kalinya diraih. Sekaligus menegaskan posisi Kota Magelang sebagai satu daerah dengan kinerja layanan publik terbaik di wilayah tersebut.

 

Meski meraih peringkat tertinggi, lanjut Damar, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas layanan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

 

Pemkot menargetkan peningkatan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar capaian tidak berhenti sebagai prestasi administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

 Baca Juga: Sri Purnomo Dihukum Penjara 6 Tahun dan Denda 400 Juta, Hasil Sidang Putusan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan, keberhasilan daerah dalam pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

 

Menurutnya, keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up menjadi kunci, termasuk melalui forum musrenbang yang melibatkan masyarakat. Selain itu, daerah juga didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi wilayah serta membangun kerja sama antardaerah tanpa ego sektoral.

 

"Pelayanan publik harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Birokrasi pada hakikatnya adalah melayani," terangnya. (aya)

Editor : Heru Pratomo
#dAMAR PRASETYONO #spm #Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi #wali kota magelang #jawa tengah