KEBUMEN - Kepala desa (kades) di Kebumen mulai kelimpungan akibat dana desa (DD) tak kunjung cair. Kondisi ini menimbulkan kecemasan tersendiri karena jika terus berlarut khawatir akan mengganggu berbagai program kerakyatan.
Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Reksa Praja Anam Lutfi menyatakan, keterlambatan penyaluran DD tentu perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih lagi di dalam DD terdapat alokasi anggaran untuk pembiayaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Belum cair, 14 April kemarin, dinas itu baru buat surat percepatan pengajuan DD," tegas Anam saat dikonfirmasi Radar Jogja, Jumat (17/4).
Anam menyebutkan, sejauh ini belum ada kepastian kapan DD bakal terdistribusi. Kendati demikian, para kades sekarang mulai mempersiapkan administrasi sebagai syarat pencairan DD.
Dia berharap, tidak ada keterlambatan pencairan DD karena menjadi instrumen penting untuk membiayai pembangunan di tingkat desa. "Selama dua tahun ini, di Kebumen agak mundur. Biasanya Februari-Maret itu sudah pengajuan," katanya.
Pemdes sendiri tidak merasa keberatan jika harus membuat dokumen pengajuan DD lebih awal. Namun kembali lagi, tahapan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah memberikan instruksi.
Dia bersama kepala desa lain meminta distribusi DD ke depan dapat dilakukan tepat waktu agar tidak berdampak ke program pembangunan. "Seluruh desa belum cair, karena baru mau pengajuan. Kalau kelamaan, ini berkaitan sama serapan dan kinerja pemdes," ujarnya.
Kades Kutowinangun Fahmi Huda mengatakan, terlambatnya pencairan DD bakal menghambat akselerasi pembangunan di tingkat desa. Dia juga khawatir masyarakat akan terkena imbas atas kondisi tersebut.
Di satu sisi, keterlambatan pencairan DD juga berpegaruh pada perputaran ekonomi di desa. "Contoh, ada BLT DD. Itu bisa buat menutup kebutuhan warga. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan," ucapnya.
Fahmi pun tak habis pikir kenapa DD hingga pertegahan April tak kunjung cair. Padahal dari DD dapat membiayai progam bersifat pembangunan dan pemberdayaan yang telah direncanaan sejak awal.
Dia juga meminta pemerintah daerah lebih terbuka mengenai keterlambatan pencairan DD. Sebab persoalan ini dirasakan para kades menyeluruh di Kabupaten Kebumen.
"Sudah tahun kedua DD cair terlambat. Kasihan masyarakat," jelas Fahmi. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo