GUNUNGKIDUL - Pemkab Gunungkidul menyiapkan anggaran Rp 2,6 miliar untuk membangun tempat pemungutan retribusi (TPR) baru di Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus.
Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan wisata sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata pantai selatan.
“Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan TPR di Tepus sekitar Rp 2,6 miliar. Untuk tahap pertama tahun ini baru dialokasikan Rp 770 juta,” kata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Nanang Putranto saat dihubungi wartawan, Rabu (15/4/2026).
Dia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, difokuskan pada pembangunan kantor dan pos penarikan retribusi.
Sementara fasilitas pendukung lainnya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
Menurutnya, TPR di Kalurahan Tepus tidak hanya difungsikan sebagai pos penarikan retribusi.
Melainkan juga dilengkapi fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, taman hingga area istirahat bagi pengunjung.
Baca Juga: Harga Avtur Naik dan Penonton Home Sepi, Cik Liana Pusing Atur Keuangan PSIM Jogja Tetap Sehat
Ia menambahkan, kondisi lahan yang tidak rata juga menjadi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan pekerjaan pemerataan sebelum konstruksi utama dimulai.
TPR Tepus nantinya akan melayani arus wisatawan yang menuju sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Indrayanti dan Pulangsawal.
Dengan adanya TPR baru, diharapkan sistem pengelolaan kunjungan wisata menjadi lebih tertata.
Baca Juga: Hadapi Tiga Tim Papan Bawah, PSS Sleman Wajib Menang di Tiga Laga Sisa demi Tiket Promosi Langsung
“Pembangunan TPR Tepus dapat segera direalisasikan agar mampu menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang terus berkembang,” tandasnya.
Adapun proses pembangunan TPR Tepus saat ini belum memasuki tahap lelang. Masih dalam proses review dokumen perencanaan di OPD terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Fajar Ridwan menambahkan, pengadaan lahan untuk pembangunan TPR Tepus telah rampung dilakukan pada 2025.
Baca Juga: ASN Bermedsos, DPRD Kulon Progo Ingatkan Jangan Lupa Tugas Utama
Selain TPR Tepus, terdapat rencana relokasi TPR di kawasan JJLS Baron. Namun, karena sebagian lahan merupakan milik Pemprov DIY, mekanisme yang digunakan adalah pinjam pakai, bukan pengadaan tanah.
“Total lahan yang dibebaskan seluas 1.700 meter persegi dengan anggaran Rp 2,2 miliar. Untuk pembangunan fisik sepenuhnya menjadi kewenangan dinas pariwisata,” terangnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita