MAGELANG - Pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Magelang tahun anggaran 2025 resmi bergulir. Di tengah meningkatnya sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah, proses audit ini menjadi momen krusial untuk menguji transparansi sekaligus mengidentifikasi potensi celah dalam tata kelola keuangan.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menekankan pentingnya keterbukaan seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. Dia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menutup-nutupi data dan responsif terhadap permintaan auditor.
"Keterbukaan itu kunci. Semua harus disampaikan apa adanya agar proses pemeriksaan berjalan lancar," ujarnya di Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (8/4).
Baca Juga: Program Zero Jalan Rusak Masuk RKPD 2027 Kulon Progo, Targetnya 2029 Tercapai
Di balik rutinitas tahunan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen untuk membongkar potensi ketidaksesuaian, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Damar menyebut, hasil audit bukan hanya soal opini, melainkan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola ke depan.
"Ini bukan sekadar formalitas. Dari sini kita bisa tahu di mana yang perlu diperbaiki," katanya.
Meski demikian, target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap menjadi perhatian pemkot. Mengingat opini tersebut menjadi indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Terungkap! Pengoplosoan LPG Subsidi Jadi Nonsubsidi, Buruh Harian Lepas di Bantul Raup Untung Rp 100 Ribu per Tabung: Begini Kata Polisi
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah menyebut, dalam proses audit, sejumlah sektor menjadi perhatian khusus karena dinilai memiliki risiko tinggi. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan dana hibah, pengadaan barang dan jasa, serta promosi dan mutasi jabatan.
Area-area tersebut, kata dia, kerap menjadi titik rawan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar dan pengambilan keputusan strategis.
"Yang kami lihat bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga prosesnya, apakah sudah sesuai aturan atau belum," lontarnya.
Baca Juga: Pelajar di Seyegan Sleman Meninggal Dunia Usai Jadi Korban Pelemparan Batu, Eksekutor Dititipkan di BPRSR, Satu Lainnya Terancam Tujuh Tahun Penjara
Pendekatan ini menandakan bahwa audit tidak berhenti pada angka-angka dalam laporan. Tetapi menelusuri seluruh alur pengelolaan anggaran sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
Luthfi menilai, komitmen pimpinan daerah berpengaruh besar terhadap kualitas tata kelola keuangan. Sikap terbuka dan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dinilai dapat memperlancar proses pemeriksaan sekaligus meminimalkan potensi temuan.
"Kalau pimpinan punya kesadaran yang kuat, proses pemeriksaan biasanya lebih mudah dan transparan," bebernya. (aya)