MUNGKID - Pemkab Magelang mulai menekan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengubah cara kerja. Dari sekadar memenuhi target administratif menjadi menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan warga.
Dorongan ini menguat menjelang satu tahun pemerintahan Bupati Magelang Grengseng Pamuji dan wakilnya, Sahid.
Grengseng menegaskan, laporan kinerja satu tahun pemerintahan tidak dimaksudkan sebagai kumpulan dokumen formal, melainkan refleksi atas manfaat konkret yang diterima warga.
"Yang ingin kami lihat bukan sekadar apa yang dikerjakan OPD, tapi apa dampaknya bagi masyarakat," kata Grengseng pada forum koordinasi rencana aksi daerah, Sabtu (31/1).
Dia menyebut, selama ini kinerja perangkat daerah kerap terjebak pada rutinitas pelaporan dan serapan anggaran, sementara manfaat program di lapangan tidak selalu sebanding.
Karena itu, setiap OPD diminta menyusun rencana aksi yang realistis, terukur, dan memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Sejumlah isu pelayanan publik menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga transportasi pelajar.
Menurut dia, program prioritas seperti layanan kesehatan gratis di rumah sakit daerah atau bantuan seragam sekolah tidak boleh berhenti sebagai program populis.
Dia meminta supaya program itu harus dipastikan keberlanjutannya dan ketepatan sasarannya. "Kalau warga tidak merasakan manfaatnya, berarti ada yang perlu kita benahi," ujarnya.
Wakil Bupati Magelang Sahid menegaskan, rencana aksi perangkat daerah akan menjadi bagian dari perjanjian kinerja yang harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan daerah, tetapi juga kepada publik.
"Setiap OPD harus menjelaskan apa kontribusinya dalam lima tahun ke depan dan dampaknya apa bagi masyarakat," paparnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, sebagian rencana aksi sudah mulai diuji melalui realisasi program prioritas sejak 2025. Di sektor pendidikan, bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP telah menjangkau lebih dari 19 ribu siswa.
Program tersebut dinilai sebagai contoh kebijakan yang langsung dirasakan keluarga, terutama di wilayah pedesaan. Di bidang kesehatan, pembebasan biaya perawatan kelas III di rumah sakit daerah telah dimanfaatkan oleh 1.571 warga sepanjang 2025.
Menurut Adi, kebijakan ini menjadi salah satu indikator awal bahwa program daerah harus menyentuh kebutuhan dasar warga, bukan hanya memenuhi target perencanaan.
Sementara itu, program angkutan pelajar dan beasiswa pemuda berprestasi berbasis desa juga disebut sebagai bentuk awal pergeseran orientasi kebijakan ke arah dampak sosial. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo