JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mengajukan bantuan total 1.000 unit becak listrik kepada organisasi luar negeri. Hal itu bertujuan untuk mempercepat peralihan moda transportasi rendah emisi.
"Kami ajukan melalui Forum Infrastruktur di Jakarta, yang diikuti oleh berbagai pihak dari dalam dan luar negeri, termasuk negara-negara dengan misi pengurangan emisi karbon," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).
Ia mengajukan dua kendaraan utama yakni bud listrik dan becak listrik. Upaya ini menjadi bagian dari rencana menjadikan kawasan Malioboro dan sekitarnya sebagai zona rendah emisi (low emission zone) yang ramah lingkungan.
“Kami sudah dua kali berdiskusi dengan forum tersebut. Jumlah yang diajukan cukup besar sekitar seribu unit becak listrik, meskipun kami belum tahu berapa yang akan disetujui,” bebernya.
Becak listrik, lanjutnya, menjadi salah satu solusi alternatif bagi pengemudi becak kayuh dan motor. Inovasi tersebut bukan berarti menghapus mata pencaharian, melaikan mendorong peralihan ke moda yang lebih aman, legal, dan sesuai peraturan.
“Bentor itu kendaraan hasil modifikasi yang dari sisi keamanan dan kelayakan jalan belum bisa menjamin keselamatan penumpang,” jelasnya.
Baca Juga: HUT ke-12, PHRI Sleman Berkomitmen untuk Jadi Wadah Aspirasi dan Perlindungan Anggota
Dalam dua tahun terakhir, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY telah memulai program tersebut.
Sebanyak 90 unit becak bertenaga alternatif telah diuji coba pada 2023–2024, namun hingga kini belum berjalan optimal karena masih dalam tahap evaluasi teknis dan efisiensi produksi.
“Memang belum berjalan efektif karena masih tahap awal. Kami terus memantau dan mengevaluasi agar produksi berikutnya bisa lebih baik,” paparnya.
Baca Juga: Festival Lampion Terbang Jogja Bakal Digelar di Pantai Goa Cemara 25 Oktober, Diharapkan Dapat Mendongrak PAD Pariwisata Bantul
Program tersebut juga berkaitan dengan rencana penerapan kawasan rendah emisi di Malioboro yang akan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
Kendaraan yang melintas di kawasan itu, diharapkan hanya angkutan umum seperti Trans Jogja dan kendaraan non-motorized yang sudah ditentukan dalam peraturan.
“Wilayah itu nantinya akan menjadi low emission zone. Kami bekerja sama dengan pihak dari Inggris untuk melakukan kajian terkait implementasinya,” ucapnya.
Baca Juga: Dua Tahun Digusur Belum Dapat Kepastian, PKL Timur JEC Minta Kejelasan Nasib hingga ke Presiden Prabowo Subianto
Dengan demikian, program tersebut bisa selaras dengan karakter Jogja sebagai kota budaya yang dikenal ramah pejalan kaki juga berorientasi pada kelestarian.
Untuk bus listrik, Pemprov DIY baru mempunyai dua unit yang saat ini beroperasi. Pemerintah sedang menghitung biaya operasional dan keberlanjutan agar program ini tidak berhenti hanya pada tahap awal.
“Bus listrik memang biaya perawatannya lebih mahal, tetapi dari sisi umur pakai justru lebih panjang. Bus berbahan bakar fosil umurnya sekitar lima tahun, sementara bus listrik bisa bertahan hingga sepuluh tahun,” bebernya. (oso)