RADAR JOGJA - Konsep talent pool dalam birokrasi dinilai sebagai ide progresif untuk mendorong meritokrasi di tubuh ASN. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menyebut, mekanisme ini mencoba memotong pola lama yang kaku dengan pendekatan berbasis kompetensi dan potensi, bukan semata senioritas.
"Talent pool bisa jadi instrumen implementasi merit system seperti yang diamanatkan UU ASN. Prinsipnya, rekrutmen, promosi, dan mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bukan kedekatan personal atau politik," kata Alfath kepada Radar Jogja Minggu (21/9).
Menurutnya, dibanding mekanisme eselonisasi tradisional, talent pool lebih luwes dan visioner. Jika sistem lama mengharuskan ASN menunggu giliran naik pangkat, dalam talent pool peluang terbuka bagi mereka yang berprestasi tinggi atau high performer, untuk langsung mengisi jabatan strategis.
Namun ia menyadari penerapannya tidak mudah. Alfath menyoroti adanya resistensi dari pejabat senior yang bisa merasa dilewati oleh generasi lebih muda. Selain itu, beberapa persoalan sistemik seperti sinkronisasi kebutuhan instansi dengan hasil talent pool juga kerap menjadi kendala.
"Budaya birokrasi kita masih penuh dengan ewuh-pakewuh. Promosi yang terlalu cepat kadang dianggap tidak sopan. Butuh perubahan mindset agar sistem ini bisa diterima," jelasnya.
Meski begitu, ia menilai talent pool berpotensi menjadi benteng terhadap praktik like and dislike maupun patronase politik dalam promosi jabatan. Dengan catatan, penyelenggara asesmen benar-benar independen dan berintegritas.
"Kalau assessment center bisa diintervensi, masalah favoritisme tetap bisa masuk. Penting membangun kredibilitas lembaga penilai, menjamin transparansi, dan mendigitalisasi jalur karir ASN agar semua jelas dan akuntabel," ujarnya.
Alfath menambahkan, talent pool lebih visioner dibanding lelang jabatan karena memungkinkan pembinaan karir secara berkelanjutan. Namun, ia menilai ada baiknya kedua skema dipadukan untuk memastikan keterbukaan dan partisipasi publik. (iza/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita