JOGJA - Banyaknya jabatan eselon dua yang kosong di lingkungan Pemprov DIJ terus mengundang sorotan.
Terutama terkait lowongnya asisten sekretaris provinsi (Assekprov) dan kepala Satpol PP DIY. Kedua posisi penting itu telah lama tidak diisi.
Kekosongan jabatan Assekprov Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat yang sekarang berubah menjadi Assekprov Administrasi Umum atau asisten tiga telah berlangsung sejak April 2022 silam.
Atau sudah berjalan empat tahun. Sedangkan Kasatpol PP kosong selama dua tahun. Tepatnya mulai November 2023.
“Ibarat anak yang sedang tumbuh kembang, empat tahun itu bisa masuk taman kanak-kanak (TK) dan dua tahun masuk kelompok bermain (KB),” sindir anggota DPRD DIY Arif Setiadi di sela rapat kerja penjajagan Pertanggungjawaban APBD TA 2024 dengan Pelaksana Harian (Plh) Sekprov DIY Tri Saktiyana di gedung dewan provinsi, Senin (2/6/2025).
Arif yang aktif mengkritisi kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DIY hanya bisa geleng-geleng kepala.
Begitu tahu banyaknya kekosongan jabatan eselon dua. Di luar jabatan asisten tiga dan Kasatpol PP, ternyata masih ada lima posisi strategis lainnya.
Kelima jabatan itu meliputi Sekprov, Assekprov Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) serta kepala Biro Hukum Setprov DIY.
Dari tujuh jabatan itu, Sekprov merupakan satu-satunya jabatan eselon satu di pemprov. Lainnya jabatan eselon II/a dan II/b.
Menyadari banyaknya kekosongan itu, dia kembali mengingatkan, siapa pun nanti yang terpilih sebagai Sekprov harus bersedia mengadakan percepatan pengisian jabatan eselon dua. Caranya tidak hanya membuka peluang bagi internal pemprov.
Namun Arif mendesak pemprov membuka kran lebar-lebar masuknya sumber daya manusia (SDM) birokrat dari eksternal. Misalnya dari kabupaten/ kota se-DIJ maupun dari tetangga provinsi, dan pusat.
“Biar tidak terlalu lama kosong adakan naturalisasi atau impor pejabat dari luar,” pintanya.
Bukan tanpa alasan Arif mengusulkan impor pejabat sebagai alternatif. Dari pengamatannya, pejabat impor dari luar tergolong moncer karirnya setelah masuk pemprov.
Dia menyebutkan beberapa nama. Di antaranya, Achmad Ubaidillah atau KPH Yudanegara, Hary Setiawan, Eling Priswanto, dan Tri Saktiyana.
Yudanegara mengawali karir di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI. Hary di sekretariat DPD RI di Jakarta. Eling awalnya bertugas di Kementerian Perdagangan RI. Sedangkan Tri Saktiyana dari Pemkab Bantul.Baik Yudanegara dan Hary masuk pemprov langsung menduduki jabatan eselon tiga. Tak pernah berada di eselon empat.
Tidak ada lima tahun karir Yudanegara dan Hary melesat. Promosi ke eselon II/b sebagai kepala biro. Terus naik ke eselon II/a sebagai kepala dinas dan kepala badan. Demikian pula dengan Tri Saktiyana.
Dari Pemkab Bantul ikut lelang jabatan eselon dua pada 2016 silam. Diterima sebagai kepala dinas koperasi dan UKM.
Kemudian geser menjadi kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Lalu promosi sebagai asisten perekonomian dan pembangunan. Sempat pula ditugaskan sebagai Pj bupati Kulon Progo 2022.
Kini pria asal Surabaya itu dipercaya menjadi Plh Sekprov. “Itu bukti kualitas dan kapasitas pejabat impor tidak perlu diragukan,” tandas anggota dewan provinsi tiga periode ini.
Lain halnya dengan Eling. Dari kementerian perdagangan masuk pemprov bertugas di Biro Perekonomian dan SDA Setprov DIY.
Setelah menjabat kepala bagian di biro tersebut, akhir Desember 2024 promosi menjadi kepala Biro Perekonomian dan SDA. Hebatnya, Eling menjadi pejabat dari eselon tiga ke eselon dua tanpa melalui lelang terbuka.
“Lewat talent pool,” beber politisi yang tinggal di Dusun Kedongpoh, Nglipar, Gunungkidul ini.
Sejumlah sumber di Kepatihan memberi tahu ada kans kepala Satpol PP akan diimpor dari luar pemprov.
Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Bantul Hermawan Setyaji santer disebut. Hermawan ini pernah menjabat Kasatpol PP Bantul.
“Kalau Hermawan yang diambil kemampuannya sudah teruji,” kata seorang sumber.
Sedangkan sumber lain yang dekat dengan Baperjakat membisiki sebenarnya Kasatpol PP akan diisi pada Februari lalu.
Nama yang digadang-gadang adalah Lilik Andi Aryanto. Kala itu Lilik masih menjadi salah satu Kabag di biro organisasi.
Namun namanya mendadak hilang. Itu terjadi saat ada pergeseran Sekwan DPRD DIY Imam Pratanadi ke kepala dinas pariwisata. Lalu Yudi Ismono dari kepala Biro PIWPP menjadi Sekwan.
“Lilik digeser ke kepala Badan Kesbangpol yang semula akan ditempati Bagas Senoadji,” ceritanya. Lantaran batal promosi, Bagas saat ini masih bertahan menjadi Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol.
SDM internal lainnya yang telah memenuhi syarat menjadi Kasatpol PP antara lain Ilham Junaidi. Jabatannya Kabid Trantibum Transmas Satpol PP DIY. Ilham sudah mengikuti diklat PPNS di Megamendung Bogor, Jawa Barat pada Maret lalu.
“Apa susahnya memakai SDM internal. Tinggal nyomot. Apalagi tak pakai lelang. Eselon tiga yang ikut diklatpim turah-turah,” ujar beberapa ASN di Kepatihan.
Menanggapi kans pemprov impor pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan, Plh Sekprov Tri Saktiyana tidak begitu tertarik. Sebagai anggota Baperjakat dia lebih setuju mengoptimalkan SDM yang ada di pemprov.
“Kekosongan jabatan itu tak hanya ada di sini. Banyak daerah juga sama,” kilahnya. Dia juga berpendapat kalau SDM pejabat unggul tidak mungkin dilepaskan.
Pemerintah daerah setempat pasti keberatan. “Nek apik mesti digondeli (kalau SDM-nya bagus pasti tidak diizinkan, Red),” ucap mantan kepala Bappeda Bantul ini.
Saat ditanya soal dirinya yang ikut lelang jabatan di pemprov sembilan tahun silam, Tri Sakti, sapaan akrabnya, punya alasan tersendiri.
Dia sengaja melakukan itu. “Nek aku merga nekat (kalau saya karena nekat, Red),” kelit Tri yang datang ke dewan berjalan kaki menyusuri Malioboro dari kompleks Kepatihan. (kus/laz)
Editor : Winda Atika Ira Puspita