Oleh : Jimmy Jeniarto - Dosen freelance pada mata kuliah Logika dan Etika
Jogja sedang ramai. Dimulai hari ini, 23 Juli, hingga 5 September 2023, TPA (Tempat Penampungan Akhir) sampah di Piyungan ditutup oleh pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Dengan alasan tidak bisa lagi menampung sampah. Over capacity.
Di jaman dahulu, banyak masyarakat Jogja, atau Jawa, yang membuang sampah di jogangan. Jogangan adalah lubang galian di tanah pekarangan sekitar rumah yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah.
Di dalam jogangan, ada sampah yang dibakar. Akan tetapi juga ada yang dibiarkan saja hingga membusuk dan terurai sendiri. Ketika Jogangan sudah penuh, maka tidak bisa digunakan lagi. Jogangan baru perlu dibuat.
TPA Piyungan tampaknya mengadopsi teknik jogangan. TPA Piyungan mirip dengan jogangan dalam ukuran besar. Sebagai wadah atau tempat untuk pembuangan sampah.
Setiap hari, truck-truck milik pemerintah datang ke TPA Piyungan. Truck-truck pengangkut sampah. Kemudian membuang muatannya ke jogangan besar tersebut. Aroma sampah kerap menyebar ke mana-mana, hingga jarak kiloan meter. Juga lalat-lalat. Belum lagi soal air tanah yang turut terdampak.
Namun jogangan adalah local wisdom. Kebijaksanaan (kebijakan, kebajikan, kearifan, atau apa lah…) lokal. Sesuatu yang dikonservasi. Dilestarikan. Sebagai warisan, pusaka, heritage. Kebudayaan adi-luhung.
Untuk penanganan sampah di Yogya, teknik jogangan tampaknya masih dilestarikan. Sebagai local wisdom masyarakat Timur, tidak perlu meniru-niru masyarakat Barat dalam mengelola sampah. Barat mendewa-dewakan nalar. Timur menggunakan rasa.
Tidak perlu meniru cara-cara modern negara-negara maju, karena kemodernan tersebut bersifat materialistik, sekuler, rasional, dan saintisme. Tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Timur. Masyarakat Timur punya cara sendiri sesuai kepribadian Timur.
Persoalan sampah di perkotaan memiliki banyak dimensi. Dari persoalan hilir hingga persoalan hulu. Gerakan 3R (reduce, reuse, recycle) perlu terus didukung. Namun, gerakan tersebut terkesan sering tidak realistis dan merupakan isu klas menengah terdidik yang perhatian terhadap isu lingkungan. Tidak jarang terlihat naif.
Tanggung jawab persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan pada pemerintah semata, meski pemerintah memiliki tanggung jawab terbesar. Ada berbagai stake-holder yang juga perlu digugat. Salah satunya adalah perguruan tinggi.
Ada banyak perguruan tinggi di Yogya, yang membuat Yogya dilabeli sebagai “kota pelajar”. Di Yogya, pendidikan telah mencapai tahap industrialisasi, selain juga industrialisasi pariwisata dan perumahan yang datang belakangan dan semakin digalakkan.
Dari industrialisasi-industrialisasi tersebut, ada uang besar yang berputar. Namun juga ada sekian ton sampah yang diproduksi setiap hari, di samping sampah rumah tangga dan perkantoran.
Hanya saja, tampaknya ada keterputusan antara perguruan tinggi dengan pemerintah Yogya, dalam hal ini dalam soal penanganan sampah. Perguruan tinggi, yang hidup dengan inovasi sains dan teknologi, kurang tersambung dengan pemerintah Yogya dalam penanganan sampah.
Para akademisi, dan teknokrat, mungkin kurang tertarik dengan masalah sampah di Yogya. Mungkin lebih memilih terlibat proyek penambangan pasir lereng Merapi, atau sejenisnya. Sebagian yang lain lebih memilih cerita-cerita besar di Jakarta, di pusat kekuasaan nasional. Selain ada jabatan dan uang lebih besar di Jakarta, juga ada sorotan media massa nasional. Padahal, di Yogya juga ada aliran uang cukup besar. Setiap tahun, lebih dari satu trilyun rupiah mengalir dari Jakarta ke Jogja, dana keistimewaan.
Belum lagi masalah jika berhadapan dengan pemegang kuasa Jogja (baca: keraton). Dan ini mungkin bagian yang paling berat. Lebih baik mengumpati Jakarta yang nun jauh di sana, daripada mengkritik atau memberi masukan pada pemegang kuasa Yogya yang dekat di mata.
Banyak sampah di halaman rumah sendiri. Namun, perguruan tinggi di Yogya seperti lebih memilih membersihkan sampah di halaman rumah tetangga.
Mungkin perguruan tinggi di Jogja merupakan bagian dari pihak yang berusaha mengkonservasi local wisdom. Tidak perlu sains dan teknologi mutakhir. Cukup diserahkan pada kearifan lokal: jogangan.
Media lokal Jogjakarta memberitakan Kepala Dinas DLH Sleman serta Sekda Pemkab Bantul menyerukan agar masyarakat mulai membuat jogangan-jogangan tempat pembuangan sampah di lahan masing-masing.
Bagi warga yang tidak memiliki pekarangan rumah, mau membuat jogangan di mana? Belum lagi, sebagai tempat pembuangan sampah alias limbah, teknik jogangan berpotensi mempengaruhi kualitas air tanah yang merembes ke sumur-sumur pemukiman padat penduduk. Jangan membayangkan sampah rumah tangga di Jogja saat ini sama dengan sampah rumah tangga era 1980an-1990an.
Di hari-hari ke depan, mungkin akan ada banyak sampah dibuang di pinggir jalan. Semakin mempercantik wajah Jogja sebagai kota wisata dan warisan budaya. Kota pelajar, dan kota pendidikan karakter.
Juga mungkin akan banyak masyarakat Jogja yang melakukan pembakaran sampah rumah tangga, meski tindakan pembakaran sampah sembarangan telah dilarang melalui UU 18/2008, atau melalui berbagai Peraturan Daerah.
Biar nyampah, yang penting istimewa.