Fathul mengatakan, langkah mitigasi terhadap konflik yang terjadi di timur tengah itu penting karena mulai banyak negara tetangga yang merasakan dampak.
Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) hingga kenaikan harga komoditas di berbagai negara.
Dia pun mengaku prihatin dengan gugurnya salah satu prajurit TNI di tengah peperangan tersebut.
Serta menyarankan agar pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak perang tersebut.
“Di Indonesia mungkin tinggal menunggu giliran saja, sehingga kita memang harus waspada dan memitigasi dengan sebaik-baiknya,” ujar Fathul saat ditemui di Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG), Senin (30/3/2026).
Soal wacana efisiensi pemerintah pusat untuk menghadapi dampak perang. Fathul memberikan catatan kritis.
Dia menilai kebijakan tersebut bisa dijalankan. Namun pemerintah tidak boleh mengorbankan sektor-sektor krusial.
Baginya efisiensi seharusnya menyasar proyek-proyek besar yang tidak mendesak. Salah satunya lewat pembatalan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Baru Gali Tanah untuk Pondasi, Dua Buruh di Sleman Tertimpa Rumah yang Ingin Direnovasi
Bukan malah merencanakan pembelajaran sekolah dilakukan dari rumah atau merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurutnya, pemerintah juga tidak perlu merasa gengsi untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Apalagi jika demi kebaikan masyarakat yang lebih luas dalam jangka panjang.
"Intinya harus selaras. Jangan sampai di satu sisi harus efisiensi, tapi disisi lain masih boros. Harus konsisten untuk semua hal," katanya.
Pakar di bidang sistem dan teknologi informasi (TI) itu juga mengutuk keras agresi militer yang dilakukan oleh negara berkonflik khususnya Israel.
Lantaran serangan yang dilakukan sudah melanggar hukum internasional dan mengganggu stabilitas global.
Dia pun menyoroti keterlibatan Indonesia dalam organisasi Board of Peace (BoP). Lembaga internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menurutnya sudah tidak lagi relevan dalam menjaga perdamaian.
“Sejak dulu kita tidak percaya adanya BOP, dan justru malah mereka menjadi inisiator perang,” tegas Fathul. (inu)
Editor : Winda Atika Ira Puspita