RADAR JOGJA - Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono kini berada di pusat perhatian setelah diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI dan langsung memantik sorotan, mengingat posisi strategis BI dalam menjaga stabilitas moneter nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Thomas menjadi salah satu dari tiga nama yang diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.
Jika lolos, ia akan mengisi kursi deputi gubernur BI yang ditinggalkan Juda Agung, yang telah mengajukan pengunduran diri dan efektif berlaku sejak 13 Januari 2026.
Kekosongan tersebut mendorong percepatan proses seleksi agar kesinambungan kebijakan moneter tetap terjaga.
Dalam beberapa bulan terakhir, Thomas memang sudah terlihat intens berinteraksi dengan Bank Indonesia.
Ia beberapa kali diutus langsung mengikuti Rapat Dewan Gubernur BI, sebuah penugasan yang memberi sinyal kuat bahwa Thomas dipersiapkan untuk peran yang lebih besar di ranah moneter.
Kehadiran tersebut membuatnya dinilai cukup akrab dengan pola kerja, mekanisme pengambilan keputusan, hingga tantangan kebijakan yang dihadapi bank sentral.
Dukungan terbuka datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dukungan ini memperkuat sinyal bahwa perpindahan Thomas dari fiskal ke moneter dipandang sebagai langkah strategis, bukan sekadar rotasi jabatan.
Secara latar belakang, Thomas bukan sosok asing di dunia ekonomi dan keuangan.
Ia lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 dan memiliki rekam jejak pendidikan internasional, mulai dari studi sejarah di Haverford College, hingga pendidikan magister di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional di Johns Hopkins University.
Pengalaman akademik tersebut kemudian diperkaya dengan perjalanan profesional sebagai analis keuangan di Hong Kong, sebelum terjun ke dunia bisnis dan pemerintahan.
Karier Thomas juga mencerminkan lintasan lintas sektor yang jarang dimiliki pejabat publik.
Ia pernah berprofesi sebagai jurnalis, analis keuangan, hingga eksekutif di sektor agribisnis.
Di ranah politik, ia aktif di Partai Gerindra dan sempat mengemban jabatan strategis di struktur partai.
Pada 18 Juli 2024, Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dan posisinya berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Hubungan keluarga Thomas dengan Presiden Prabowo turut menjadi perhatian publik.
Namun di parlemen, isu tersebut dinilai tidak relevan untuk mengerdilkan kapasitas profesionalnya.
Komisi XI DPR menegaskan bahwa penilaian akan bertumpu pada kompetensi, pengalaman, dan pemahaman kebijakan, bukan pada latar belakang personal.
Ke depan, Thomas bersama dua calon lainnya akan menjalani fit and proper test di DPR.
Proses ini akan menjadi panggung krusial untuk menguji sejauh mana visi, pemahaman moneter, serta independensi kebijakan yang akan dibawanya jika resmi menduduki jabatan Deputi Gubernur BI.
Di tengah tekanan global dan tantangan nilai tukar, sosok yang akan mengisi posisi ini dipastikan memegang peran penting dalam menjaga arah ekonomi Indonesia. (Raka Adichandra)
Editor : Meitika Candra Lantiva