RADAR JOGJA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia tiba sekitar pukul 08.43 WIB bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sejumlah perwakilan BUMN dan kepala daerah.
Kedatangan KDM bukan untuk pemeriksaan, melainkan melakukan audiensi dengan bidang pencegahan KPK.
Ia menyebut agendanya berkaitan dengan penataan lingkungan, penyelamatan aset negara, serta upaya normalisasi sungai di wilayah Jawa Barat.
“Ya saya ke bidang pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di area-area tanah negara di Jawa Barat,” kata KDM kepada wartawan.
Menurutnya, program konservasi dan penataan lingkungan yang tengah digencarkan Pemprov Jabar sering bersinggungan dengan lahan milik negara maupun BUMN.
Karena itu, ia turut mengajak jajaran BUMN seperti Perum Jasa Tirta (PJT), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga Dinas Pekerjaan Umum.
Beberapa bupati juga tampak mendampingi, termasuk Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
“Saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai, hutan, serta perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” ujarnya.
KDM menegaskan bahwa perhatian terhadap penyelamatan lingkungan dan aset negara menjadi prioritas selama ia memimpin Jawa Barat, terutama mengingat sejumlah wilayah di Jabar masuk kategori rawan bencana.
Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kedatangan KDM untuk membahas koordinasi dan supervisi (korsup) terkait isu lingkungan dan tata kelola lahan.
Baca Juga: Naik Truk Sampah hingga Odong-odong, 2.018 PPPK Paruh Waktu Kulon Progo Resmi Dilantik Hari Ini
“KDM ke KPK untuk kegiatan korsup ya. Isunya soal alih fungsi lahan, aliran sungai,” kata Budi.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Pemprov Jabar dan KPK dalam memastikan seluruh aset negara di Jawa Barat terlindungi serta program penataan lingkungan berjalan sesuai aturan. (Raka Adichandra)
Editor : Meitika Candra Lantiva