RADAR JOGJA - Konten kreator sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, merespons sorotan publik terkait pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, mengenai donasi publik Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatra.
Ferry menegaskan bahwa ia telah menerima permintaan maaf Endipat dan memilih untuk tidak memperpanjang polemik.
Melalui akun Instagram pribadinya, @irwandiferry, Selasa (9/12/2025), Ferry menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa marah atas pernyataan tersebut.
Ia justru merasa sangat didukung oleh publik yang terus memberikan perhatian pada aksi kemanusiaan yang ia jalankan.
"Soal perkataan pak dewan, buat temen-temen yang nanya, saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal, berkat dukungan luar biasa kawan-kawan semua, yang masif sekali dan tidak berhenti, gak ada orang yang bisa merasa kesal dan marah ketika mendapatkan dukungan dan support sebesar ini," tulis Ferry.
Ferry juga mengungkapkan bahwa Endipat telah menghubunginya secara pribadi untuk meminta maaf.
Ia menerima permintaan itu dengan baik, menyebut bahwa tidak ada manfaat memelihara konflik di tengah situasi bencana yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak.
"Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak adanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang," ujar Ferry.
Dalam komunikasi tersebut, Ferry turut menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan, dan menurutnya Endipat merespons dengan baik. "Saya juga udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima," tambahnya.
Sementara itu, Endipat memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang sebelumnya menuai kritik.
Ia menegaskan bahwa ucapannya bukan ditujukan kepada relawan atau donatur, melainkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai kurang aktif mengomunikasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana.
"Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan," kata Endipat dalam keterangan tertulis.
Politikus Gerindra itu menekankan bahwa relawan memiliki peran penting dan tidak pernah ia maksudkan sebagai pihak yang dipertentangkan dengan pemerintah. Ia berharap fokus kembali pada kerja kemanusiaan di lapangan.
"Relawan bekerja dengan hati, negara bekerja dengan kewajiban. Dua-duanya penting, dan tidak boleh dipertentangkan," ujarnya.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR sehari sebelumnya, Endipat sempat menyoroti viralnya bantuan relawan dibanding publikasi kegiatan pemerintah.
Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan anggaran triliunan rupiah, ribuan personel, ratusan posko, serta berbagai upaya pemulihan di kawasan terdampak.
"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.
"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliunan ke Aceh itu," ujarnya.
Ia meminta Komdigi lebih aktif memperluas informasi agar publik melihat gambaran yang lebih menyeluruh.
Endipat turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang telah bergotong-royong dan memberikan dukungan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di Sumatra.
Ia menegaskan bahwa melalui klarifikasi tersebut, ia berharap perhatian publik kembali tertuju pada kerja bersama dalam penanganan bencana, bukan pada kesalahpahaman yang muncul akibat potongan informasi di media sosial.
Endipat menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah solidaritas, bukan perdebatan yang justru mengalihkan fokus dari upaya membantu warga yang sedang membutuhkan.
Muhtar Dinata