YOGYAKARTA — Memasuki puncak musim hujan November 2025 hingga Februari 2026, ancaman longsor dan banjir bandang diperkirakan meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi dapat meluas jika tidak diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Peringatan ini disampaikan Dwikorita menyusul rangkaian bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang menunjukkan tingginya kerentanan kawasan berlereng curam, wilayah dengan alih fungsi lahan, serta daerah bergeologi rapuh. Kondisi serupa, ujarnya, juga terdapat di banyak daerah lain mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Ancaman Aliran Debris Mengintai Kawasan Lereng Curam
Dwikorita menjelaskan bahwa aliran debris — campuran lumpur, batu, sedimen, dan material kayu — dapat bergerak sangat cepat ketika hujan ekstrem mengguyur kawasan pegunungan. Material tersebut mampu menghantam permukiman dalam hitungan detik.
“Masyarakat di bantaran sungai dan wilayah di bawah tebing harus menjadi prioritas dalam penerimaan informasi peringatan dini. Kapasitas respons masyarakat juga harus diperkuat agar cepat dan tepat saat menerima peringatan,” tegasnya di Jogja, Jumat (5/12/2025).
Peluang Siklon Tropis Meningkat, Wilayah Selatan Khatulistiwa Diminta Siaga
Berdasarkan data empiris BMKG, pembentukan bibit siklon dan siklon tropis cenderung meningkat setiap Desember hingga Maret atau April. Aktivitas atmosfer ini biasanya menguat di belahan selatan Bumi, sehingga wilayah di selatan khatulistiwa — termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, Maluku, hingga Papua selatan — harus berada dalam status siaga.
Menurut Dwikorita, cuaca ekstrem dalam periode tersebut dapat memicu longsor, banjir bandang, maupun banjir di daerah hilir. Peristiwa di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh baru-baru ini disebut sebagai contoh nyata risiko yang harus diwaspadai.
Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Kesiapsiagaan
Untuk mengurangi dampak bencana, Dwikorita menekankan perlunya langkah cepat dan terukur:
Cek ulang zona merah rawan bencana dan batasi aktivitas warga selama periode peringatan dini BMKG.
Siapkan jalur dan peta evakuasi, terutama untuk kelompok rentan: difabel, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Pastikan rencana kontinjensi berjalan, termasuk logistik untuk 3–6 hari, fasilitas kesehatan darurat, pengamanan dokumen penting warga, serta alat evakuasi dan alat berat dalam jumlah memadai.
Perkuat jaringan komunikasi agar informasi peringatan dini dapat diterima cepat dan jelas.
Kerja sama lintas instansi — termasuk dengan BMKG dan BNPB, serta kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca — dinilai penting untuk mempercepat respons dan menurunkan risiko.
Mitigasi Jangka Panjang Harus Berbasis Pemulihan Lingkungan
Dwikorita mengingatkan bahwa rangkaian bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh merupakan “peringatan keras dari alam” agar mitigasi tidak hanya dipandang sebagai tindakan sesaat.
“Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang berkelanjutan. Tidak ada gunanya merancang mitigasi jika keselamatan lingkungan tetap diabaikan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataan dengan ajakan agar semua pihak bergerak secara sinergis dan gotong royong, sebelum curah hujan ekstrem dan kondisi atmosfer labil memperburuk risiko di wilayah rawan hidrometeorologi. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin