RADAR JOGJA – Pemerintah resmi mengumumkan jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026, disertai dengan kenaikan anggaran dan rencana evaluasi penerima. Namun dibalik angka-angka besar dan program yang diperluas, muncul pertanyaan mendasar, apakah bansos benar-benar sampai ke tangan yang tepat?
Program seperti PKH, BPNT, dan PIP memang menjadi tulang punggung perlindungan sosial di Indonesia. Namun, laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam distribusi. Beberapa keluarga miskin belum terdaftar, sementara penerima yang tidak lagi memenuhi syarat tetap menerima bantuan. Evaluasi yang dijanjikan pemerintah harus menjawab persoalan ini secara konkret.
Kenaikan anggaran bansos pada 2026 tentu disambut baik, terutama di tengah ancaman ekonomi global dan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Namun, anggaran besar tanpa akurasi data hanya akan memperpanjang ketimpangan. Pemerintah perlu memperkuat sistem verifikasi berbasis NIK, memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan melibatkan pemerintah desa secara aktif dalam pemutakhiran data.
Di sisi lain, transparansi menjadi isu krusial. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang menerima bansos, beberapa besarannya, dan bagaimana proses seleksinya. Tanpa keterbukaan, bansos rentan dimanfaatkan sebagai alat politik atau bahkan disalahgunakan.
Aktivis sosial dan akademisi menekankan bahwa bansos bukan sekadar transfer uang, tetapi instrument keadilan sosial. “Bansos harus dipandang sebagai hak warga, bukan hadiah negara,” ujar Dr. Nur Hidayati, peneliti kebijakan publik.
Dengan jadwal pencairan yang sudah diumumkan, 2026 seharusnya menjadi tahun perbaikan sistem, bukan sekadar pengulangan pola lama. Pemerintah perlu menjadikan bansos sebagai cerminan komitmen terhadap kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
(Hanifah Okta)
Editor : Iwa Ikhwanudin