RADAR JOGJA - Jagat maya digegerkan dengan sebuah bangunan kecil di pinggir sawah, Boyolali, yang disebut menelan anggaran Rp 112 juta.
Di antara hamparan sawah Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, berdirilah sebuah bangunan mungil berukuran hanya 2x2 meter.
Bangunan itu sempat viral karena dinilai terlalu sederhana untuk biaya pembangunan sebesar itu.
Namun, menurut klarifikasi Pemerintah Kabupaten Boyolali, anggaran Rp 112 juta tersebut tidak hanya digunakan untuk bangunan kecil itu saja.
Melainkan mencakup seluruh proyek irigasi, mulai dari pengeboran sumur, pembelian mesin pompa, pipa saluran, instalasi listrik, hingga pembangunan rumah pompa.
Meski begitu, perdebatan di media sosial tetap ramai.
Netizen terbagi menjadi dua kubu:
1. Netizen yang Meragukan Biaya
Banyak warganet menilai angka Rp 112 juta terlalu besar untuk sebuah bangunan mungil. Mereka menyindir dengan komentar satir, seperti:
“Sumurnya digali sampai kerak bumi kah pak?”
“Wajar dong, mungkin sumurnya tembus ke Bikini Bottom lewat tujuh samudera.”
“Bangunannya kayak toilet umum, kok bisa sampai ratusan juta?!”
Sindiran ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran.
2. Netizen yang Membela dan Menganggap Wajar
Di sisi lain, sebagian netizen mencoba memberikan sudut pandang teknis.
Mereka berpendapat biaya sebesar itu memang mungkin terjadi karena tidak hanya membangun bangunan kecil, melainkan mencakup pengeboran sumur dalam, pipa, pompa, dan listrik.
“Kalau lihat dari ukuran pipa bor sumur 8” dengan kedalaman 60 meter, wajar sih. Biaya pengeboran dan pipa saja bisa sampai Rp 90 jutaan.”
“Jangan lihat bangunannya doang, itu ada pompa, listrik, sampai instalasi irigasi ke sawah.”
Mereka menilai proyek tersebut justru penting bagi keberlangsungan irigasi pertanian lokal, sehingga anggaran yang dikeluarkan masih relevan.
Kasus bangunan mungil Rp 112 juta di Boyolali ini jadi perdebatan publik yang seru.
Ada yang menilainya sebagai ironi anggaran, ada pula yang melihatnya sebagai proyek irigasi bernilai strategis bagi petani.
Kini, publik hanya menanti transparansi lebih detail soal perincian biaya agar perdebatan tak terus berlarut. (Silvia Oktaviani)