RADAR JOGJA – Hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan buruh, memadati kawasan depan Gedung DPR RI.
Mereka menggelar aksi demo besar-besaran untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Sejak pagi, massa aksi telah memadati Jalan Gatot Subroto, membawa berbagai atribut dan spanduk berisi tuntutan.
Orasi yang lantang dari mobil komando menyuarakan kekecewaan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu spanduk mencolok bertuliskan, "Rakyat Susah, DPR Enak-enakan Naikkan Tunjangan."
Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama, termasuk di sekitar Gatot Subroto.
Pihak kepolisian bersiaga penuh untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan mengatur lalu lintas.
Negosiasi antara perwakilan massa dan aparat pun terus berlangsung.
"Kami datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang sudah muak dengan kebijakan yang tidak adil. Di saat kami berjuang untuk bertahan hidup, wakil rakyat malah menaikkan tunjangan mereka," ujar salah seorang orator dari aliansi mahasiswa yang beredar di media sosial.
DPR Dijaga Super Ketat
Gedung DPR RI dijaga super ketat terkait adanya demonstrasi besar-besaran 25 Agustus 2025.
Setidaknya ada 1.250 personel gabungan yang dikerahkan ke Gedung DPR untuk mengamankan adanya aksi demonstrasi itu.
Perihal pengamanan di Gedung DPR RI diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.
Terkait adanya aksi besar-besaran itu, Susatyo juga meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing adanya isu-isu yang mencuat di media sosial.
Kemudian pihak kepolisian terus mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban.
Susatyo meminta peserta aksi tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.
Massa berharap agar tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.
Demo ini menjadi pengingat keras bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang dipertaruhkan. (Chintya Maharani)
Editor : Meitika Candra Lantiva