RADAR JOGJA - Sejak awal Juni 2025, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Khususnya unit Kodap Sinak, secara terang-terangan menyatakan perang terbuka terhadap Pemerintah Indonesia dan mengancam akan menembak mati semua orang yang mereka anggap sebagai “imigran” serta pejabat publik yang menetap atau bertugas di Papua.
Pernyataan resmi itu terekam dalam sebuah video yang menyebar luas di media sosial, dengan salah satu tokoh yang menyebut dirinya sebagai “Komandan Kodap Sinak” menyuarakan ultimatum keras.
Dia menyerukan bahwa jika gubernur, wakil gubernur, bupati, anggota DPR, dan masyarakat pendatang “tidak angkat kaki dari Tanah Papua”, mereka akan “ditembak”.
OPM mengumumkan keputusan ini sebagai reaksi atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Menurut laporan, eskalasi ini dipicu oleh beberapa kontak senjata yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kubu separatis, sehingga mereka memilih untuk mengobarkan respon penuh dengan kekerasan.
Dalam video yang viral, terlihat sejumlah anggota OPM mengenakan pakaian adat Papua dan mengibarkan bendera bintang kejora, sebuah simbol perjuangan kemerdekaan Papua.
Mereka tampak berada di tengah hutan lebat, menatap kameranya dengan serius sambil menyampaikan ancaman langsung, sebuah momen yang mengguncang publik.
Respon aparat keamanan datang cepat.
Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, Kapendam XVII/Cenderawasih, menegaskan bahwa ancaman seperti itu sudah sering disampaikan oleh OPM, dan menyebutnya sebagai bagian dari taktik teror.
Komando Daerah Militer (Kodam) XVII berjanji akan memperketat pengamanan, tutur Kolonel Candra, dengan menyinergikan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk melindungi warga sipil.
Pernyataan OPM ini memicu kekhawatiran mendalam dari masyarakat Papua serta pejabat pemerintah pusat.
Banyak pihak menyerukan agar aparat tidak tinggal diam, namun justru meningkatkan pengamanan dan mencegah potensi serangan yang bisa berdampak pada situasi sosial dan ekonomi setempat, karena seperti yang disebutkan, target ancaman bukan saja aparat, tetapi juga masyarakat non-Papua.
OPM–TPNPB Kodap Sinak secara eksplisit menyatak protes terhadap Indonesia, menuntut imigran dan pejabat sipil keluar dari wilayah Papua dengan ancaman kekerasan berat.
Kemenhan bersama aparat keamanan regional telah menaikkan kewaspadaan, dan pemerintah terus dipantau arah langkah diplomatik serta strategisnya dalam merespons krisis ini. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva