RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menghentikan sementara operasi tambang nikel di kawasan pesisir Waigeo menyusul temuan awal yang menunjukkan kerusakan ekosistem laut dan daratan sekitar.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap desakan masyarakat adat, kelompok pegiat lingkungan, dan tokoh publik yang menyoroti ancaman serius terhadap kelestarian alam Raja Ampat.
Aktris dan aktivis lingkungan Cinta Laura menjadi salah satu suara paling menonjol dalam isu ini.
Dalam pernyataannya, ia menyuarakan kekecewaannya terhadap kerusakan yang terjadi di kawasan yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia.
“Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tetapi milik dunia. Kita tidak bisa menukar warisan alam ini dengan keuntungan jangka pendek dari tambang,” tegasnya melalui media sosial.
Temuan awal dari tim inspeksi lingkungan menunjukkan peningkatan sedimentasi di perairan sekitar lokasi tambang, penurunan populasi spesies laut endemik, serta kerusakan pada ekosistem mangrove.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penghentian operasional tambang akan berlangsung hingga audit lingkungan secara menyeluruh selesai dilakukan.
Bupati Raja Ampat menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami mendengar suara masyarakat. Ini saatnya meninjau kembali izin tambang dan memastikan bahwa semua aktivitas industri menghormati prinsip pelestarian,” ujarnya.
Organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace menyambut baik kebijakan tersebut, namun meminta agar evaluasi ini tidak berhenti pada penghentian sementara.
Mereka menuntut peninjauan total terhadap aktivitas pertambangan di Papua Barat Daya.
Sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, keberadaan tambang di Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran global.
Kerusakan ekosistem di sini tak hanya berdampak lokal, tetapi juga menyentuh isu perubahan iklim dan keberlanjutan laut tropis dunia.
Hingga berita ini ditulis, pihak perusahaan tambang belum memberikan pernyataan resmi.
Namun, sumber internal menyebutkan bahwa mereka tengah menyiapkan laporan tanggung jawab lingkungan yang akan diajukan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah pusat dijadwalkan menurunkan tim investigasi lintas kementerian dalam waktu dekat untuk meninjau izin operasional dan memastikan transparansi proses audit yang akan dijalankan. (Tri Advent Sipangkar)
Editor : Meitika Candra Lantiva